DEPOK, INDORAYA TODAY – Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan wilayah serta memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya warga kurang mampu.
Hal itu disampaikan Hamzah saat menggelar reses masa sidang I tahun 2025 di RW 01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Kamis (14/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Hamzah mengapresiasi warga yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan Posyandu. Menurut dia, langkah itu menjadi bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap kepentingan umum.
“Lahan Posyandu ini nilainya besar dan manfaatnya luar biasa untuk masyarakat. Mudah-mudahan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi warga,” ujar Hamzah.
Ia mengatakan, keberadaan Posyandu yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat terus mendapat intervensi anggaran dari APBD agar pelayanan kesehatan masyarakat semakin optimal.
Hamzah juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan dana RW sebesar Rp300 juta yang saat ini digulirkan Pemerintah Kota Depok. Menurut dia, penggunaan anggaran harus berdasarkan skala prioritas dan sesuai aturan.
“Dana RW itu harus dipakai untuk kebutuhan yang paling mendesak, seperti jalan rusak, banjir, penerangan jalan, atau RTLH. Jangan sampai salah prioritas,” katanya.
Politikus Gerindra itu menegaskan, seluruh penggunaan anggaran akan diawasi ketat dan berpotensi diperiksa aparat penegak hukum apabila terjadi penyimpangan.
Karena itu, Hamzah meminta camat, lurah, hingga pengurus RW dan RT aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tata kelola dana pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Hamzah juga menyoroti berbagai perubahan pembangunan di Kota Depok di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok saat ini.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat mulai mendapatkan solusi konkret, mulai dari penanganan sampah hingga kemacetan.
“Persoalan sampah sekarang sudah ada langkah nyata melalui kerja sama pengolahan menjadi energi listrik. Kemudian kemacetan juga mulai ditangani lewat pelebaran jalan dan pembangunan flyover,” ucapnya.
Hamzah turut mengapresiasi hadirnya ruang-ruang publik dan hiburan rakyat yang dinilai membuat masyarakat semakin dekat dengan pemerintah.
Menurut dia, perubahan suasana Kota Depok mulai terasa karena masyarakat kini memiliki ruang untuk berolahraga, berkumpul bersama keluarga, hingga menggerakkan ekonomi warga.
Tak hanya itu, Hamzah juga membela kebijakan pemerintah terkait program Universal Health Coverage (UHC). Ia menegaskan, Pemkot Depok tetap memprioritaskan pembiayaan kesehatan bagi warga miskin.
“Yang benar-benar miskin harus tetap dibantu pemerintah. Jangan sampai hak warga tidak mampu justru diambil oleh mereka yang sebenarnya mampu membayar BPJS mandiri,” tegasnya.
Hamzah menjelaskan, kondisi APBD Kota Depok saat ini harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Karena itu, pemerintah menerapkan skala prioritas agar program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap berjalan seimbang.
Ia juga memuji program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang dinilai menjadi solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Anak-anak yang tidak masuk sekolah negeri tetap bisa sekolah gratis sampai lulus,” katanya.
Hamzah berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, lurah, camat, RT, dan RW terus diperkuat agar pembangunan di wilayah berjalan maksimal dan masyarakat semakin sejahtera.
“Yang paling penting lingkungan tetap akur, damai, dan pembangunan terus berjalan demi Depok yang lebih maju,” tuntasnya.
Tinggalkan Balasan