INDORAYATODAY.COM — Pemerintah mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk tahun 2027 dengan menempatkan fokus industrialisasi, produktivitas, dan investasi sebagai instrumen utama akselerasi ekonomi.
Melalui Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,9 persen hingga 7,5 persen. Target makro tersebut menjadi jembatan strategi jangka menengah demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029 mendatang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa RKP 2027 akan diimplementasikan dalam bentuk Program Prioritas Kementerian dan Program Nasional (PKPN) hingga 2029.
Secara total, pemerintah menyiapkan 60 program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional serta mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di delapan sektor utama.
Pada sektor kedaulatan pangan, pemerintah berfokus pada pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, pengadaan 4.582 kapal ikan modern, revitalisasi 14.090 hektare tambak nila salin di Pantura, serta peningkatan produksi komoditas pangan dan perkebunan terintegrasi.
Sementara untuk kemandirian energi dan air, langkah taktis diwujudkan lewat mandatori biodiesel 50 (B50), program PLTS 100 GW, konversi 6 juta unit motor listrik, pembangunan jaringan gas kota, serta optimalisasi belasan ribu sumur minyak bumi.
Selanjutnya, sektor pendidikan diakselerasi melalui program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, revitalisasi sarana madrasah, digitalisasi pendidikan dengan 2 juta papan interaktif, serta pendirian 10 universitas berbasis STEM.
Adapun di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan balita, peningkatan kualitas 66 rumah sakit, dan penuntasan kasus tuberkulosis.
Untuk sektor hilirisasi dan industrialisasi, pemerintah mematangkan proyek industri strategis, mobil nasional, motor nasional, ekosistem kedirgantaraan, serta industri semikonduktor.
Pemerintah juga memperkuat infrastruktur dan perumahan melalui proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall), program 3 juta rumah, serta perluasan jaringan kereta api nasional.
Di hulu ekonomi kerakyatan, pemerintah menggenjot pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta merekrut 80.000 pegawai Koperasi Desa Merah Putih.
Terakhir, untuk menurunkan angka kemiskinan, kebijakan bantuan sosial terintegrasi PRO-KESRA disiapkan demi menyerap 10 juta penduduk agar dapat berusaha dan bekerja.
Rachmat Pambudy menekankan bahwa pembiayaan puluhan program nasional ini tidak akan sepenuhnya mengandalkan APBN. Pemerintah akan membuka ruang investasi dan mendorong pembiayaan non-APBN secara aktif, termasuk melalui Danantara, guna memperluas kapasitas pembangunan tanpa meningkatkan tekanan terhadap stabilitas fiskal negara.
Dokumen RKP 2027 ini nantinya diterbitkan dalam dua buku yang memuat peta jalan prioritas belanja pemerintah pusat serta arah pembangunan nilai tambah di tingkat daerah.
Tinggalkan Balasan