INDORAYATODAY.COM — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan peringatan tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera melakukan pembenahan total dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peringatan keras tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Negara dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara terbuka menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengambil tindakan konkret terhadap jajaran pejabat tinggi di lingkungan DJBC. Ia menegaskan tidak akan segan memerintahkan pencopotan pimpinan yang dinilai lambat dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.
“Untuk kesekian kalinya, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” ujar Presiden Prabowo dengan nada tegas.
Teguran berulang ini dipicu oleh banyaknya keluhan serta laporan langsung dari para pelaku usaha terkait karut-marut kendala di lapangan. Hambatan sistemis seperti lambatnya proses pelayanan, indikasi praktik pungutan liar (pungli), hingga penyalahgunaan wewenang oknum dinilai sangat merugikan karena menghambat kelancaran arus perdagangan dan roda aktivitas ekonomi nasional.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus bekerja secara tangkas, responsif, dan bergerak cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Dia meminta seluruh birokrat meninggalkan pola kerja yang lamban dan kebiasaan menunda pekerjaan. Menurutnya, masyarakat saat ini menuntut penyelesaian pekerjaan yang cepat, sehingga jajaran pemerintahan tidak boleh lagi bekerja dengan sikap santai.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa instruksi pembenahan birokrasi ini tidak hanya ditujukan khusus kepada DJBC, melainkan juga berlaku mutlak bagi seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya.
Dia meminta seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk berani menindak tegas bawahannya yang terbukti melanggar aturan, terlebih yang nekat melakukan praktik rasuah.
“Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, dan yang tidak korup,” kata mantan Menteri Pertahanan tersebut menambahkan.
Menanggapi instruksi langsung dari orang nomor satu di Indonesia itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan peninjauan menyeluruh dan evaluasi mendalam terhadap kinerja pimpinan DJBC saat ini.
Kendati demikian, ia menegaskan kesiapannya untuk melakukan perombakan susunan pimpinan jika hal tersebut terbukti diperlukan demi perbaikan institusi.
“Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya tentu akan mengecek dan mengevaluasi kondisinya terlebih dahulu di lapangan,” tutur Purbaya merespons arahan Presiden.
Tinggalkan Balasan