INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mengantisipasi dampak El Nino yang diprediksi mulai aktif pada Juni 2026 hingga awal 2027.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kemarau panjang, kekeringan, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teuku Faisal Fatani, mengatakan fenomena El Nino tahun ini diperkirakan memiliki intensitas moderat hingga kuat.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi membuat musim kemarau di Indonesia berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibanding rata-rata kondisi normal dalam 30 tahun terakhir.
“Kalau tahun ini aktif, akan berakhir kira-kira di bulan Maret sampai Mei tahun 2027,” ujar Faisal dalam keterangan, Minggu (24/5/2026).
Faisal menjelaskan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan BMKG untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia sebagai langkah antisipasi menghadapi kemarau yang berlangsung bersamaan dengan El Nino.
“Bapak Presiden memberikan direktif kepada BMKG agar memperkuat operasi modifikasi cuaca di Indonesia agar kita dapat mengantisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino ini dengan sebaik-baiknya,” kata Faisal.
BMKG menyebut operasi modifikasi cuaca akan dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah. Upaya tersebut difokuskan untuk menjaga ketersediaan air di waduk, embung, hingga daerah tangkapan air.
Puncak musim kemarau sendiri diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Faisal menjelaskan, El Nino merupakan fenomena anomali iklim global yang terjadi secara berkala setiap tiga hingga tujuh tahun sekali. Namun, dampaknya akan lebih signifikan ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Selain kekeringan, BMKG juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah, khususnya wilayah dengan lahan gambut.
Ada enam provinsi yang menjadi fokus pengawasan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.
“Tentu saja ada enam provinsi yang kita fokuskan sekarang agar karhutla ini bisa kita kendalikan,” ujar Faisal.
Saat ini pemerintah disebut tengah memetakan titik panas atau hotspot di wilayah rawan kebakaran dengan melibatkan lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
BMKG juga memanfaatkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait kondisi air tanah di kawasan gambut untuk menentukan tingkat kerawanan kebakaran.
Jika permukaan air tanah turun melewati batas tertentu, operasi modifikasi cuaca akan dilakukan guna meningkatkan kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar.
Menurut Faisal, pendekatan preventif tersebut terbukti membantu menekan angka kebakaran hutan dibanding beberapa tahun sebelumnya. ***
Tinggalkan Balasan