INDORAYATODAY.COM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan bahwa arah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke depan harus digeser ke sektor-sektor kerja formal yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi.

Langkah strategis ini dilakukan untuk merespons arahan Presiden terkait penguatan perlindungan PMI di setiap tahapan kerja, sekaligus mendongkrak kapasitas calon pekerja lewat pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan (upgrading skill).

“Penguatan tata kelola Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perlindungan berbasis desa,” ujar Rachmat Pambudy dalam keterangan resminya seusai menggelar rapat bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Ada tiga poin utama yang disepakati dalam pertemuan bilateral antar-kementerian tersebut untuk memperkuat ekosistem ketenagakerjaan migran:

1. Integrasi Satu Data Pekerja Migran

Menteri PPN menekankan urgensi pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi penuh dalam payung Satu Data Indonesia (SDI). Validitas data yang terpusat dinilai akan mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan kerja, serta memperkuat sistem perlindungan para pekerja secara berkala dan terukur.

2. Program SMK Go Global

Rapat tersebut juga membahas realisasi direktif Presiden melalui peluncuran program SMK Go Global. Program ini menargetkan penyaluran 500.000 pekerja migran ahli pada periode 2026–2029. Skema ini difokuskan untuk memangkas kesenjangan antara lulusan sekolah vokasi dalam negeri dengan standar kebutuhan pasar kerja global, terutama pada penguasaan bahasa asing dan keahlian teknis khusus.

3. Perlindungan Berbasis Desa (Village-Based Protection)

Bappenas turut menyoroti pentingnya menjadikan desa sebagai fondasi awal ekosistem keamanan pekerja. Mengingat sebagian besar kantong pekerja migran berasal dari daerah, penguatan pertahanan dan edukasi dari tingkat desa dinilai krusial untuk mencegah praktik pengiriman pekerja ilegal.

BACA JUGA:  Bantuan Presiden Tiba di Sumbar, Distribusi Fokus ke Wilayah Terisolasi Banjir

“Jika konsep village-based protection benar-benar berjalan, ini akan menjadi warna baru dalam pembangunan nasional. Pembangunan dimulai dari desa, tetapi input kesejahteraan dan peluangnya berskala internasional,” pungkas Rachmat.