INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok kembali menggelar Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Kecamatan Beji, Selasa (2/6/2026). Program yang didominasi peserta dari kalangan Generasi Z itu bertujuan memperkuat pemahaman kepemiluan sekaligus membangun kader pengawas partisipatif di tengah masyarakat.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Kota Depok, Andriansyah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan program prioritas Bawaslu RI yang juga menjadi bagian dari agenda prioritas nasional.
Menurut dia, Bawaslu Kota Depok menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan tersebut pada gelombang kedua tahun ini dengan melibatkan 20 peserta terpilih.
“Kegiatan ini menjadi prioritas Bawaslu RI dan juga masuk skala prioritas nasional. Untuk di Jawa Barat, Bawaslu Kota Depok menjadi yang pertama melaksanakan kegiatan ini,” kata Andriansyah.
Ia menjelaskan, peserta direkrut melalui proses seleksi terbuka. Dari sekitar 30 hingga 35 pendaftar, peserta yang lolos diwajibkan berdomisili di Kota Depok serta mengirimkan tulisan bertema kepemiluan sebagai salah satu syarat seleksi.
Sebelumnya, Bawaslu Kota Depok telah melaksanakan gelombang pertama dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Pada gelombang kedua ini, jumlah peserta dibatasi menjadi 20 orang.
Andriansyah menilai program tersebut penting karena menjadi jembatan komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat. Para peserta diharapkan dapat menjadi kader yang membantu menyebarluaskan informasi mengenai tugas dan fungsi pengawasan pemilu.
“Ke depan mereka mudah-mudahan menjadi pionir atau garda terdepan dalam menyosialisasikan kerja-kerja kelembagaan Bawaslu kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Andriansyah, salah satu fokus utama kegiatan adalah memberikan pendidikan politik kepada generasi muda yang dinilai memiliki peran penting dalam perkembangan demokrasi di Kota Depok.
Ia menyebut dominasi penggunaan media sosial di kalangan anak muda membuat mereka menjadi kelompok yang paling dekat dengan berbagai informasi, termasuk potensi penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu.
“Karena sekarang zamannya media sosial, informasi lebih banyak beredar di ruang digital. Makanya anak muda ini menjadi garda terdepan karena mereka sangat dekat dengan media sosial,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai kepemiluan, tugas kelembagaan Bawaslu, hingga cara mengenali dan melaporkan informasi hoaks yang berkaitan dengan pemilu.
Andriansyah mengungkapkan bahwa selama ini laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu masih relatif minim dibandingkan temuan yang diperoleh jajaran pengawas pemilu di lapangan.
Karena itu, para peserta diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta memahami mekanisme pelaporan jika menemukan dugaan pelanggaran maupun informasi menyesatkan.
Bawaslu Kota Depok berencana memperluas jangkauan program serupa pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak peserta dari berbagai kalangan. Menurut Andriansyah, meningkatnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan tersebut menjadi indikator bahwa kesadaran politik dan literasi demokrasi masyarakat, khususnya di Kota Depok, terus berkembang.
“Kalau melihat antusiasme peserta saat ini, tingkat melek politik masyarakat, khususnya anak muda di Kota Depok, semakin kuat. Media sosial juga menjadi sarana penting untuk membangun komunikasi dan mencegah disinformasi di masyarakat,” tutupnya. ***
Tinggalkan Balasan