INDORAYATODAY.COM – Pemerintah membuka opsi untuk melakukan penyesuaian berupa pengurangan total kebutuhan anggaran dalam program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan langkah tersebut bukan merupakan pemangkasan paksa, melainkan hasil dari perhitungan yang jauh lebih cermat di lapangan.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ungkap Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Saat ini, pemerintah tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi program MBG. Untuk memastikan efisiensi anggaran negara, Kemensetneg terus berkoordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun dengan BGN (Badan Gizi Nasional),” tambahnya.
Melalui sinkronisasi data dan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—terutama di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan)—pemerintah optimistis dapat menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas gizi yang diterima masyarakat.
“Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” jelas Prasetyo.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mengefisiensikan anggaran program MBG menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal yang sebesar Rp335 triliun pada tahun ini.
Penyesuaian pagu anggaran tersebut dilakukan sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan dana program bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).
Meski belum merinci bentuk efisiensi tambahan yang akan diterapkan, Purbaya menegaskan Presiden tetap menginginkan program MBG berjalan optimal untuk mendukung pemenuhan gizi siswa sekolah.
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi anggaran program tersebut hingga April 2026 telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari total pagu.
Hingga akhir April 2026, jumlah penerima manfaat program MBG tercatat sudah mencapai 61,96 juta orang yang dilayani melalui 27.952 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Tinggalkan Balasan