INDORAYATODAY.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmun tidak akan ditutup total. Sebagai gantinya, pemerintah pusat bakal membangun jembatan layang (flyover) di lokasi tersebut demi meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas warga.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menjelaskan, kepastian ini sekaligus menjawab keresahan warga dan isu yang sempat berkembang mengenai rencana penutupan total akses di kawasan tersebut. Pemerintah pusat justru telah menyiapkan skenario pembangunan flyover khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua.
“Perlintasan MA Salmun tidak ditutup total. Akan dibangun flyover. Mereka (Komisi V DPR RI) sudah melihat langsung kondisi lapangan dan memahami akses warga di sana sangat vital,” ujar Jenal usai mendampingi rombongan Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik di Kota Bogor, Sabtu (13/6/2026).
Selain kawasan MA Salmun, Pemkot Bogor juga tengah mengusulkan percepatan penanganan perlintasan sebidang di kawasan Kebon Pedes. Saat ini, proyek tersebut sudah memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED) di Kementerian Pekerjaan Umum.
Jenal menyebutkan, proyek di Kebon Pedes diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 350 miliar. Dana besar tersebut mencakup biaya pembebasan lahan hingga pembangunan konstruksi secara keseluruhan.
“Saya sampaikan bahwa Kebon Pedes menjadi prioritas kami. Proyek ini membutuhkan intervensi bantuan pendanaan, kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemkot Bogor,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk menata perlintasan sebidang kereta api di seluruh Indonesia.
Kabar baiknya, Kota Hujan menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari program berskala nasional ini.
“Kota Bogor menjadi salah satu prioritas. Nantinya akan dibangun flyover dan underpass,” jelas Hamka.
Hamka menegaskan, Komisi V DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal pelaksanaan proyek ini. Pihaknya juga mendesak kementerian terkait untuk menyusun peta jalan (roadmap) penyelesaian perlintasan sebidang dalam beberapa tahun ke depan demi menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Tinggalkan Balasan