DEPOK, INDORAYA TODAY – Pemerintah Kota Depok menegaskan sikap hati-hati dalam penerapan Universal Health Coverage (UHC). Wali Kota Depok Supian Suri memilih skema yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan bagi warga.
Hal itu disampaikan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (22/6/2026).
Supian Suri menilai, kebijakan kesehatan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan efektivitas layanan.
“Prinsipnya UHC ini masih kita kaji. Tahun kemarin kalau diterapkan bisa mencapai sekitar Rp70 miliar,” ujarnya.
Ia menegaskan, skema sebelumnya dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih banyak warga mampu yang ikut ter-cover program tersebut.
“Yang terjadi, banyak warga yang sebenarnya bisa mandiri justru masuk ke pembiayaan pemerintah,” katanya.
Menurutnya, kondisi itu berpotensi membebani APBD jika kembali dijalankan tanpa evaluasi.
Meski begitu, Pemkot Depok memastikan layanan kesehatan bagi warga tidak mampu tetap berjalan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Dengan BTT kita tetap layani warga tidak mampu, sekitar Rp1-1,5 miliar per bulan tetap kita siapkan,” ucapnya.
Supian menegaskan, kebijakan ini justru membuat anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
“Daripada Rp70 miliar, kita bisa lebih hemat tapi tetap melayani warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyebut Pemkot Depok tetap berkomitmen memperluas akses layanan kesehatan berbasis data yang lebih akurat.
Sebelumnya, Fraksi PKS dalam rapat paripurna menyoroti kebijakan UHC dan mendorong agar program tersebut kembali diaktifkan di Kota Depok.
Namun Pemkot menegaskan, seluruh masukan DPRD tetap menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.
Tinggalkan Balasan