Supian Suri Sentil Kritik PKS Soal Infrastruktur Depok

DEPOK, INDORAYA TODAY – Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan pembangunan infrastruktur di Kota Depok bukan lagi sekadar wacana politik.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kota Depok, Senin (22/6/2026).

Ia merespons sejumlah catatan atau kritik dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menilai sejumlah program masih belum maksimal.

Menurut Supian, pemerintah daerah justru sudah mulai mengeksekusi berbagai program prioritas di lapangan.

“Tidak ada yang di awang-awang, semuanya sudah mulai dikerjakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, saat ini dirinya masih berada di tahun kedua masa jabatan sebagai Wali Kota Depok.

Menurutnya, sejumlah program besar infrastruktur masih terus dikebut, termasuk peningkatan kualitas jalan di berbagai wilayah.

Salah satunya adalah penanganan kemacetan melalui pembangunan dan ground breaking proyek Jalan Pemuda-Jalan Enggram.

Selain itu, Pemkot Depok juga mendorong percepatan peningkatan jalan di sejumlah titik strategis.

Seperti Jalan Cinere Raya, Tapos, hingga rencana pelebaran Jalan Raya Cipayung untuk mendukung akses menuju jalur tol baru Sawangan-Bogor.

Supian juga menyebut Pemkot telah bersurat kepada pengelola tol agar exit tol bisa dibuka di titik khusus wilayah Depok.

Menurutnya, ini akan memangkas beban lalu lintas yang selama ini menumpuk di wilayah perbatasan.

“Kalau ini terwujud, warga Depok tidak perlu lagi mutar jauh saat keluar tol,” ujarnya.

Terkait catatan PKS soal program Rumah Kreatif Anak Istimewa (RKAI), Supian menegaskan program tersebut akan berjalan tahun ini.

Sementara itu, ia juga menyinggung evaluasi APBD seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan target pendapatan daerah.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memperketat kinerja agar program prioritas benar-benar terealisasi.

Supian menegaskan tahun depan target pendapatan harus meningkat dan Silpa ditekan agar lebih efisien.

Terkait penerapan program UHC, Pemkot Depok masih melakukan kajian ulang karena dinilai berpotensi membebani anggaran jika tidak tepat sasaran.

Ia menyebut sebelumnya skema UHC bisa menghabiskan sekitar Rp70 miliar, sementara kini difokuskan lewat skema BTT yang lebih terukur.

“Prinsipnya tetap melayani warga tidak mampu, tapi harus tepat sasaran,” katanya.