INDORAYATODAY.COM – Bupati Bogor Rudy Susmanto mulai menyusun langkah strategis dengan menyiapkan roadmap pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari komitmen transformasi ekonomi hijau di Kabupaten Bogor.
Inisiatif tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi bersama PT TUV Rheinland Indonesia di Cibinong, Bogor, Senin (20/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, PT TUV Rheinland Indonesia memaparkan skema perdagangan karbon nasional yang terintegrasi melalui IDX Carbon dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan Community Based Tree Planting Carbon Program, yakni skema penanaman pohon berbasis masyarakat yang bernilai ekonomi tinggi lewat penyerapan emisi.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, membeberkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sejauh ini telah menjalankan program penghijauan secara terstruktur dengan total tanaman yang terealisasi mencapai kurang lebih 45 ribu pohon.
“Fokus kami membangun sistem penanaman yang terdata dan berkelanjutan. Potensi perdagangan karbon melalui IDX Carbon merupakan nilai tambah yang bisa dikembangkan di masa mendatang,” tegas Rudy.
Instruksikan Penyusunan Kajian Lahan Rudy menekankan bahwa gerakan penghijauan di wilayahnya tidak sekadar berfokus pada kelestarian ekosistem dan pencegahan bencana semata, tetapi juga dirancang agar memberikan dampak nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi warga sekitar.
Guna merealisasikan target tersebut, ia memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama tim PT TUV Rheinland Indonesia untuk segera memetakan kajian lahan, melakukan inventarisasi vegetasi, serta merumuskan roadmap pasar karbon daerah.
“Dengan roadmap yang jelas, kita ingin program penghijauan di Kabupaten Bogor memiliki manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis karbon yang dapat dikelola secara berkelanjutan,” tandasnya.
Dukungan Standar Internasional Di sisi lain, perwakilan PT TUV Rheinland Indonesia, Mukhsin Safiq, menyatakan kesiapannya dalam mendampingi Pemkab Bogor melakukan kalkulasi emisi serta penyusunan skema pasar karbon yang terukur dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
“Integrasi data vegetasi, lahan, dan sistem registrasi karbon menjadi kunci agar program penyerapan karbon daerah dapat diakui dalam skema perdagangan karbon nasional,” ujar Mukhsin.
Langkah responsif ini menempatkan Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah pelopor di Jawa Barat yang siap memanfaatkan instrumen pembiayaan hijau guna mendukung pembangunan rendah emisi secara konsisten.
Tinggalkan Balasan