INDORAYATODAY.COM – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan wilayah antara ASEAN dan Korea Selatan (Korsel) dalam menghadapi berbagai ancaman krisis global.
Langkah awal untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membangun kemitraan ekonomi yang lebih terintegrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono dalam Pertemuan Menlu ASEAN-Korea Selatan yang berlangsung di Manila, Filipina, Rabu (22/7/2026).
“Pembangunan kemitraan ekonomi antara ASEAN dan Korea Selatan yang lebih terintegrasi merupakan langkah awal dalam memperkuat kerja sama kedua pihak,” ujar Sugiono melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (23/7/2026).
Pembaruan Perjanjian Dagang Bebas Sugiono menilai, pembaruan (upgrading) perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara ASEAN dan Korsel dilakukan di momentum yang sangat tepat. Pemutakhiran ini diyakini bakal menciptakan kemitraan ekonomi yang lebih modern, kokoh, dan berorientasi ke depan.
“Perluasan pasar dagang digital dan sektor-sektor strategis lainnya akan membuka kesempatan baru bagi para pelaku bisnis dan masyarakat luas untuk meningkatkan kerja sama,” tuturnya.
Selain perdagangan, ia menyoroti pentingnya dorongan terhadap transformasi digital, terutama dari sisi konektivitas dan tingkat literasi digital di kawasan.
“Sebagai contoh, smart agriculture dapat semakin membuka akses pasar dan kesempatan yang lebih luas bagi para petani,” tambah Sugiono.
Dorong Pemanfaatan AI Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga mengapresiasi peluncuran ASEAN-Korea High Performance Computing Facility di Jakarta pada Juni 2026. Fasilitas ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam meningkatkan riset berbasis data serta pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Asia Tenggara.
Mengakhiri pernyataannya, Menlu RI menekankan bahwa stabilitas dan perdamaian kawasan hanya bisa diwujudkan melalui semangat multilateralisme dan penghormatan terhadap hukum internasional.
“Pada akhirnya, ketahanan serta perdamaian dan stabilitas hanya akan dapat tercapai dengan multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan prinsip-prinsip untuk penyelesaian konflik secara damai,” pungkas Sugiono.
Tinggalkan Balasan