INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan birokrasi mempermudah urusan masyarakat, bukan justru menambah kesulitan.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan prinsip pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berlaku bagi pemerintah pusat. Pemerintah provinsi serta kabupaten/kota juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memudahkan urusan rakyat.
“Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, masih ada suara masyarakat yang mengeluhkan program pemerintah tidak sepenuhnya sampai kepada kelompok masyarakat di lapisan bawah.
Ia mengatakan persoalan tersebut tidak perlu ditutupi, terutama di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi.
“Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi, tidak ada gunanya kita tutup-tutupi,” ujarnya.
Prabowo menilai terungkapnya birokrasi yang tidak efisien dan berbelit harus menjadi persoalan yang segera diselesaikan.
Ia meminta para pemimpin dan kelompok politik bersatu untuk memperbaiki persoalan tersebut. Menurut Prabowo, birokrasi yang tidak efisien hingga korup dapat memberikan dampak serius terhadap negara.
“Justru kita harus selesaikan masalah ini, dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa,” ucapnya.
Prabowo juga menekankan bahwa setiap rupiah investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Investasi, kata dia, harus menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup rakyat, terutama kelompok masyarakat paling bawah.
“Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia,” kata Prabowo.
Ia menilai Indonesia sebagai anggota G20 tidak seharusnya masih memiliki masyarakat yang mengalami kelaparan.
Menurut Prabowo, kekuatan suatu bangsa salah satunya terlihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri.
Prabowo turut menyinggung kondisi petani ketika pemerintah menerima mandat. Ia menyebut petani masih menghadapi persoalan akses pupuk, harga gabah yang turun saat panen, serta aturan yang berbelit-belit.
“Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabahnya yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini,” tutur Prabowo. ***
Tinggalkan Balasan