INDORAYATODAY.COM — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah mengoperasikan sejumlah bandara alternatif selama 24 jam penuh. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat setelah delapan bandara di sekitar Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Sumatra Bagian Selatan ditutup sementara akibat paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK).
Deretan bandara alternatif yang disiapkan meliputi Bandara Kertajati (Majalengka), Bandara Ahmad Yani (Semarang), Bandara Juanda (Surabaya), Yogyakarta International Airport (YIA), dan Bandara Adi Soemarmo (Solo).
“Kami memberikan alternatif kepada maskapai apabila ingin mengalihkan operasionalnya. Bandara Kertajati, Semarang, Juanda, YIA, dan Solo disiagakan beroperasi 24 jam,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Minggu (6/9).
Seluruh bandara alternatif tersebut bebas digunakan maskapai untuk proses pendaratan maupun keberangkatan selama kondisi operasional di delapan bandara terdampak masih membahayakan keselamatan penerbangan.
Adapun delapan bandara yang ditutup sementara hingga Minggu (6/9) pukul 23.59 WIB meliputi:
- Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang)
- Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta)
- Bandara Radin Inten II (Lampung)
- Bandara Husein Sastranegara (Bandung)
- Bandara Budiarto (Curug, Tangerang)
- Bandara Pondok Cabe (Tangerang Selatan)
- Bandara Taufik Kiemas (Pesisir Barat, Lampung)
- Bandara Atung Bungsu (Pagar Alam, Sumsel)
Pemerintah memberikan keleluasaan penuh kepada maskapai untuk memilih bandara alternatif sesuai kebutuhan operasional, jadwal, dan kesiapan armada.
Fasilitas Bus dan Kereta Gratis untuk Penumpang
Guna mempermudah perpindahan moda, Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan InJourney Airports untuk menyediakan angkutan darat lanjutan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju bandara pengalihan secara gratis.
“Seluruh layanan transportasi darat, baik bus maupun kereta api menuju bandara alternatif, disediakan tanpa dipungut biaya. Ini bentuk pelayanan pemerintah kepada penumpang terdampak,” tegas Menhub.
Informasi kepastian mengenai pengalihan penerbangan dan jadwal keberangkatan baru akan disampaikan langsung oleh masing-masing maskapai kepada calon penumpang. Kendati demikian, pemerintah menyerahkan keputusan penuh kepada masyarakat untuk tetap melanjutkan perjalanan via bandara alternatif atau melakukan pembatalan (refund).
Pemerintah berharap penyediaan opsi ini dapat menjaga mobilitas masyarakat yang memiliki urusan mendesak tanpa mengesampingkan prioritas utama, yaitu keselamatan penerbangan.
Tinggalkan Balasan