Demokrat Beri Lampu Hijau APBD Perubahan Depok, Tapi Ada Catatan Penting

DEPOK, INDORAYATODAY.COM – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Depok memberikan lampu hijau terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026.

Namun, persetujuan itu tidak diberikan tanpa catatan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok Endah Winarti menegaskan, perubahan APBD harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengubah angka dalam struktur anggaran.

“Perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka dalam struktur anggaran,” kata Endah saat membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (17/9/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat mencermati pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp4,335 triliun atau naik Rp178,29 miliar dari sebelumnya Rp4,157 triliun.

Kenaikan itu ditopang antara lain oleh PAD yang meningkat Rp83,78 miliar menjadi Rp2,485 triliun. Sementara pendapatan transfer naik menjadi Rp1,850 triliun.

Di sisi belanja, Fraksi Demokrat menyoroti kenaikan total belanja daerah menjadi Rp4,571 triliun. Belanja modal bahkan melonjak Rp262,16 miliar menjadi Rp1,038 triliun.

“Belanja yang bertambah harus benar-benar menghasilkan output dan outcome yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan penyerapan anggaran,” ujarnya.

Catatan lain diarahkan pada sektor pendidikan. Alokasinya justru turun Rp78,40 miliar menjadi Rp1,138 triliun, sehingga Demokrat meminta penjelasan mengenai program pendidikan yang mengalami penyesuaian.

Fraksi Demokrat juga menyoroti pengelolaan sampah dan banjir. Kenaikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp168,71 miliar diminta diarahkan pada kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak.

Pada sisi pembiayaan, Demokrat mencatat SiLPA 2025 mencapai Rp275,82 miliar. Sementara rencana penerimaan pembiayaan dari utang daerah sebesar Rp82,5 miliar tidak lagi dialokasikan pada Perubahan APBD 2026 dan dijadwalkan kembali pada 2027.

“Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan,” tegas Endah.

Meski menerima untuk dilanjutkan, Demokrat meminta seluruh catatan terkait pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, SiLPA, hingga penyertaan modal tetap dikawal dalam pembahasan berikutnya agar perubahan anggaran lebih tepat sasaran dan manfaatnya terasa bagi warga Depok.