JAKARTA, INDORAYA TODAY – Sejumlah anggota Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (30/4). Rombongan yang dipimpin oleh Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak ini tiba di Kompleks Istana dengan mengenakan seragam lengkap PPAD.
Mereka langsung memasuki gerbang Istana tanpa memberikan keterangan rinci kepada media. “Nanti saja setelah pertemuan,” ujar salah satu purnawirawan, Johnny.
Tak lama setelah kedatangan PPAD, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto turut memasuki kawasan Istana. Ia mengatakan pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi dan halal bihalal.
“Silaturahmi PPAD mau halalbihalal,” ucap Putranto.
Putranto juga membantah bahwa pertemuan ini membahas isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang belakangan ini mencuat lewat tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
“Oh enggak,” tegasnya.
Namun demikian, pertemuan ini berlangsung di tengah sorotan publik terhadap tuntutan Forum Purnawirawan yang meminta MPR mengganti Gibran sebagai Wapres.
Forum tersebut beralasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan syarat pencalonan Gibran bertentangan dengan hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam forum Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April 2025 dan ditandatangani oleh ratusan purnawirawan tinggi TNI, termasuk nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, serta diketahui oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.
Menanggapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan bahwa Presiden Prabowo memahami substansi dari delapan tuntutan itu. Namun, ia menegaskan bahwa Prabowo tidak bisa serta-merta mengambil keputusan atas desakan itu karena menyangkut wewenang lembaga lain.
“Masalah-masalah ini sangat fundamental dan berada di luar kekuasaan Presiden. Kita menganut sistem Trias Politika yang membatasi wewenang eksekutif,” kata Wiranto.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai hasil pertemuan antara Presiden Prabowo dan PPAD.
Tinggalkan Balasan