INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh tidak terkena kebijakan efisiensi pada 2026. Kepastian tersebut disampaikan setelah komunikasi langsung dengan pimpinan DPR RI di sela rapat Satgas penanganan bencana di Aceh.

Persetujuan Presiden Prabowo disampaikan usai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meneleponnya di tengah rapat koordinasi Satuan Tugas penanganan bencana di Aceh, Sabtu (10/01/2026). Telepon tersebut dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyusul permohonan dari Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Dalam rapat tersebut, Fadhlullah meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tidak diberlakukan untuk Aceh pada 2026. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Purbaya yang menyatakan dukungannya, namun menegaskan perlu melaporkan lebih dulu kepada Presiden.

“Pak Menteri, kami mohon efisiensi yang untuk Aceh agar bisa dikembalikan untuk tahun 2026,” ujar Fadhlullah dalam rapat yang disiarkan TVR Parlemen.

Purbaya menyampaikan bahwa secara fiskal, dana untuk Aceh telah tersedia. Namun, keputusan tetap berada di tangan Presiden. Ia bahkan menyarankan agar Dasco langsung menghubungi Prabowo untuk mempercepat kepastian.

Tak lama berselang, Dasco menelepon Presiden Prabowo di hadapan peserta rapat. Suasana ruang rapat pun sempat hening saat percakapan berlangsung. Setelah pembicaraan beberapa menit, sambungan telepon diserahkan kepada Purbaya untuk menjelaskan kondisi anggaran.

Usai percakapan tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyetujui TKD Aceh tidak dikenakan efisiensi anggaran seperti daerah lain. Dengan keputusan itu, anggaran TKD Aceh pada 2026 dipastikan tetap utuh.

“Untuk tahun ini anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, tidak dipotong. Jadi dapat Rp 1,6 triliun, Rp 1,7 triliun kalau tidak salah,” ujar Purbaya.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Kunjungan ke Singapura dan Rusia

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui perhitungan fiskal dan tidak menimbulkan masalah terhadap keseluruhan struktur anggaran negara.

Dengan persetujuan Presiden Prabowo Subianto, anggaran Transfer ke Daerah untuk Aceh pada 2026 dipastikan tidak mengalami efisiensi. Kepastian ini memberikan ruang fiskal yang lebih stabil bagi Pemerintah Aceh, terutama dalam mendukung pemulihan dan penanganan bencana di daerah tersebut. ***