INDORAYATODAY.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan persetujuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengakses pinjaman dana dari Pemerintah Spanyol. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat sistem mitigasi bencana nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa dukungan dari Kepala Negara ini menjadi titik balik penting dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana di Tanah Air. Pinjaman tersebut akan difokuskan pada penguatan infrastruktur pencegahan dan cuaca ekstrem.
“Kami laporkan bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pinjaman dari Pemerintah Spanyol. Titik beratnya adalah meningkatkan kesiapan mitigasi BNPB dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yakni banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” ujar Suharyanto dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Keterbatasan Anggaran Mitigasi
Selama ini, upaya pencegahan bencana di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan anggaran. Suharyanto mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, alokasi dana untuk fungsi pencegahan atau mitigasi hanya berkisar antara Rp 17 hingga Rp 19 miliar per tahun.
Jumlah tersebut dinilai sangat terbatas mengingat luasnya wilayah terdampak bencana di Indonesia. Meski demikian, BNPB tetap menjalankan tugas-tugas peringatan dini walaupun belum mencapai hasil yang optimal.
“Anggaran pencegahan relatif sangat terbatas. Kami tidak mengeluh dan tetap melaksanakan tugas, namun keterbatasan ini membuat informasi peringatan dini yang kami berikan belum bisa sedalam yang diharapkan,” jelasnya.
Transformasi Sistem Peringatan Dini
Dengan adanya suntikan dana dari Spanyol, BNPB menargetkan transformasi sistem informasi bencana. Jika saat ini BNPB hanya mampu memberikan data curah hujan, ke depan sistem tersebut diharapkan mampu memberikan instruksi evakuasi yang lebih presisi kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
“Nantinya, sistem ini tidak hanya menginformasikan curah hujan, tetapi langsung memberikan instruksi bahwa warga di kampung tertentu harus mengungsi. Inilah yang kita butuhkan untuk menekan angka korban,” tambah Suharyanto.
Program penguatan mitigasi ini direncanakan berjalan hingga tahun 2029 dan akan dimulai secara resmi pada tahun 2026. Melalui kerja sama internasional ini, BNPB diharapkan dapat menjadi ujung tombak yang lebih tangguh dan kredibel dalam melindungi masyarakat Indonesia dari dampak buruk bencana alam.
Tinggalkan Balasan