INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya peran aktif kepala desa dalam memantau kelompok masyarakat rentan, khususnya warga yang belum menerima bantuan sosial. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memastikan kehadiran negara.
Prasetyo menekankan, pengawasan langsung di tingkat desa dan kelurahan menjadi kunci agar program bantuan pemerintah tidak meleset sasaran. Menurut dia, kepala desa maupun kepala dusun harus rutin melakukan monitoring kondisi sosial warganya serta melaporkan jika ditemukan warga yang belum terdata sebagai penerima manfaat.
“Kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, data dari lapangan yang akurat akan membantu pemerintah pusat mengambil langkah cepat, baik dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun intervensi kebijakan lainnya. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kelompok paling bawah.
Prasetyo juga menilai, keaktifan aparat desa tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai wujud kepedulian sosial di tingkat akar rumput. Kehadiran negara, kata dia, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berada dalam kondisi paling rentan.
Lebih lanjut, Prasetyo menyinggung peristiwa memilukan yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa sekolah dasar dilaporkan mengakhiri hidupnya karena diduga tidak mampu membeli buku dan pena untuk keperluan sekolah. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik dan memicu keprihatinan luas.
Menurut Prasetyo, kejadian itu seharusnya tidak terjadi apabila mekanisme pendataan dan pemantauan berjalan optimal. Pemerintah, kata dia, harus memastikan intervensi hadir meskipun warga belum mampu diberdayakan secara mandiri.
“Kami memastikan, kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” imbuhnya.
Prasetyo menegaskan, pemerintah menjadikan peristiwa di Ngada sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan. Evaluasi tersebut mencakup persoalan pendataan, mekanisme pelaporan, hingga kepedulian sosial di tingkat lokal. Ia berharap, dengan peran aktif kepala desa, tidak ada lagi warga rentan yang terlewat dari perhatian dan bantuan negara. ***
Tinggalkan Balasan