DEPOK, INDORAYA TODAY – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok membuka layanan pengaduan masyarakat untuk menjawab berbagai persoalan infrastruktur dan penataan ruang. Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses warga.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, menegaskan layanan tersebut dirancang agar masyarakat tidak lagi kesulitan menyampaikan keluhan. Menurut dia, partisipasi warga sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan.
“Untuk layanan pengaduan, masyarakat dapat menghubungi WhatsApp Call Center Dinas PUPR Kota Depok di nomor 0851-1160-6567 dengan waktu operasional Senin-Jumat pukul 08.00-20.00 WIB dan Sabtu pukul 08.00-16.00 WIB. Pesan tetap kami terima di luar waktu tersebut dan akan diproses pada hari kerja berikutnya,” ujar Yodi, dilansir dari situs resmi Pemkot Depok, Jumat (13/2/2026).
Melalui kanal tersebut, warga dapat melaporkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan jalan, jembatan, saluran drainase, hingga utilitas dan tata ruang. Termasuk juga laporan kejadian darurat seperti banjir dan longsor yang membutuhkan respons cepat dari petugas.
DPUPR memastikan setiap aduan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Sistem ini sekaligus menjadi sarana kontrol publik agar penanganan infrastruktur berjalan lebih terukur dan akuntabel.
Tak hanya lewat WhatsApp, masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal nasional melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor! yang bisa diakses di laman lapor.go.id. Integrasi layanan ini memperluas akses warga dalam menyampaikan aspirasi.
Dengan dibukanya berbagai kanal pengaduan tersebut, DPUPR Depok ingin memastikan tidak ada lagi laporan warga yang terabaikan. Respons cepat dan penanganan tepat menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kualitas infrastruktur kota.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen DPUPR Depok untuk terus berbenah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Warga pun kini punya jalur resmi yang jelas untuk mengawal pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kota Depok.
Tinggalkan Balasan