INDORAYATODAY.COM – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menanggapi desakan publik agar Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut kini menjadi sorotan setelah AS dan Israel melakukan agresi militer terhadap Iran.

Muzani menegaskan bahwa keputusan untuk tetap bertahan atau keluar dari BoP merupakan langkah strategis yang harus diputuskan melalui kesepakatan bersama. “Tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Muzani menjelaskan, pada mulanya partisipasi Indonesia dalam BoP dimaksudkan untuk mempercepat proses kemerdekaan, pembangunan, serta rehabilitasi di Palestina. Mandat utama dari lembaga ini seharusnya adalah menciptakan perdamaian abadi dan mendorong gencatan senjata (ceasefire) di wilayah konflik.

Namun, eskalasi yang meningkat di Timur Tengah membuat posisi Indonesia kini lebih dinamis. Muzani menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengisyaratkan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP bersifat fleksibel bergantung pada tercapainya tujuan perdamaian tersebut.

“Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi. Kita bisa saja kapan saja keluar,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Senada dengan Muzani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah mempertimbangkan secara serius opsi untuk hengkang dari BoP. HNW mengkhawatirkan keberadaan Indonesia di lembaga tersebut justru hanya dijadikan alat legitimasi atas perluasan perang di kawasan, bukan sebagai motor perdamaian.

“Saya apresiasi tuntutan itu. Jangan sampai keberadaan Indonesia malah dijadikan alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang. Mestinya damai, malah kemudian terjadi perang yang melebar ke mana-mana,” ujar HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

BACA JUGA:  Prabowo Saksikan Kerja Sama Danantara–Arm Limited Inggris, Indonesia Target Kuasai Desain Chip dan Latih 15.000 Insinyur

Politikus PKS ini juga mengingatkan janji pemerintah yang sebelumnya menyatakan kesiapan untuk mengambil opsi keluar jika BoP terbukti gagal merealisasikan tujuan utamanya. Menurutnya, serangan AS-Israel ke Iran baru-baru ini telah mencederai prinsip dasar pembentukan Dewan Perdamaian tersebut.

Hingga saat ini, publik terus menanti langkah diplomatik tegas dari Pemerintah RI guna memastikan prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap terjaga di tengah kemelut geopolitik global.