INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto S.H., menggelar sosialisasi tugas dan fungsi komisi (Soskom) bersama para ketua RT dan RW di Kecamatan Cipayung, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat terkait kebijakan pembangunan, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial.
Dalam kegiatan tersebut, Siswanto menjelaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai struktur dan kewenangan DPRD, khususnya Komisi D yang membidangi sektor pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Menurutnya, Komisi D menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja dengan perangkat daerah, kunjungan lapangan, hingga pembahasan program pembangunan.
“Sosialisasi ini kami lakukan agar para ketua RT dan RW memahami tugas serta kewenangan Komisi D. Dengan begitu, informasi terkait program pemerintah dapat disampaikan secara benar dan tidak simpang siur,” ujar Siswanto.
Ia menilai peran perangkat lingkungan seperti RT dan RW sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan publik.
Salah satu topik yang menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut adalah penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Siswanto menjelaskan bahwa DTSEN digunakan sebagai basis penentuan berbagai program bantuan, termasuk kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data tersebut diperbarui secara berkala agar bantuan sosial dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Banyak pertanyaan terkait BPJS PBI yang dinonaktifkan. Pemerintah saat ini mengacu pada DTSEN agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria,” kata Siswanto.
Ia menambahkan bahwa jika terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat melaporkan melalui mekanisme yang tersedia agar dilakukan proses verifikasi ulang.
Selain isu bantuan sosial, warga juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi Setu Citayam yang mengalami perubahan warna air menjadi kehijauan akibat terganggunya sirkulasi air.
Siswanto menilai revitalisasi kawasan tersebut perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan pemerintah provinsi, mengingat kewenangan pengelolaannya berada pada tingkat tersebut.
Menurutnya, pembukaan kembali saluran air dari Kali Baru dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki sirkulasi air sekaligus memulihkan ekosistem kawasan setu.
Dalam kesempatan yang sama, Siswanto juga menyinggung pentingnya kesiapan infrastruktur di wilayah Cipayung, termasuk rencana pelebaran Jalan Raya Cipayung sebagai jalur alternatif selama pembangunan Underpass Citayam berlangsung.
Ia menilai pelebaran jalan tersebut penting untuk mengantisipasi peningkatan arus kendaraan yang melintas dari Bogor menuju Depok dan Jakarta.
Melalui kegiatan Soskom ini, Siswanto berharap masyarakat semakin memahami mekanisme kebijakan publik sekaligus aktif menyampaikan aspirasi yang berkembang di lingkungan mereka.
“Sosialisasi ini bukan hanya forum diskusi, tetapi ruang untuk menyatukan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan warga,” ujarnya. ***
Tinggalkan Balasan