INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Ketua Komisi A DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Imam Turidi, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai kebijakan daerah harus diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar warga, seperti pengangguran, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.
Imam Turidi mengatakan salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian di Kota Depok adalah tingginya angka pengangguran. Karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu membuka peluang kerja sekaligus memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.
“Aspirasi masyarakat terkait masih tingginya angka pengangguran harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal serta membuka peluang usaha yang lebih luas,” ujar Imam Turidi dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Ia menilai upaya penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas dalam setiap program pembangunan daerah, termasuk dalam mendorong investasi dan pertumbuhan sektor usaha.
Selain itu, Imam juga menyoroti pentingnya penguatan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, masih terdapat warga yang belum terdata atau belum menerima bantuan secara tepat sasaran dalam sistem perlindungan sosial yang ada.
Imam Turidi menilai perbaikan sistem pendataan menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pendataan melalui mekanisme seperti Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) agar warga miskin, lansia tanpa penghasilan, serta kelompok masyarakat rentan dapat terdata dengan lebih baik.
Selain itu, Imam juga menyoroti peran penting perangkat lingkungan seperti ketua RT dan RW dalam pelayanan masyarakat.
Ia menilai peningkatan insentif bagi RT dan RW perlu dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
“RT dan RW merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan. Karena itu, peningkatan insentif serta dukungan terhadap kegiatan keamanan lingkungan seperti siskamling perlu menjadi perhatian,” katanya.
Selain persoalan pemerintahan dan perlindungan sosial, Imam juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, pemberian bantuan fasilitas seperti tenda UMKM, akses permodalan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi warga.
Ia berharap kebijakan pembangunan daerah dapat terus diarahkan pada program-program yang berpihak kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan warga Kota Depok dapat meningkat secara berkelanjutan. ***
Tinggalkan Balasan