INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Fokus utama dalam pembahasan kali ini adalah optimalisasi lahan strategis milik negara di sepanjang bantaran rel kereta api yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasidin. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengonsolidasi aset negara guna mengatasi backlog perumahan nasional.
“Di banyak tempat, seperti Tanah Abang, Bandung, hingga Medan, terdapat lahan negara yang sangat strategis. Kita akan gunakan itu untuk kepentingan rakyat. Negara harus hadir dalam menyediakan hunian yang terjangkau,” ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2026).
Pemerintah menengarai banyak lahan milik negara di sekitar jalur kereta api yang saat ini dikuasai oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab secara ilegal. Maruarar menegaskan bahwa negara akan mengambil alih kembali lahan-lahan tersebut untuk dialihfungsikan menjadi kawasan hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik (Transit Oriented Development).
Sebelum ratas digelar, Menteri PKP bersama Dirut KAI telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi potensial di Tanah Abang, Jakarta, dan beberapa titik di Bandung. “Banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain. Kita akan kuasai kembali untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta masyarakat kelas menengah tanggung agar pembangunan dapat bersinergi dengan cepat,” tegasnya.
Rencana pembangunan hunian di bantaran rel ini juga akan melibatkan aspek riset dan teknologi guna memastikan keamanan serta kenyamanan penghuni. Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mendukung program ini melalui kajian teknologi konstruksi yang efisien dan aman dari sisi kebisingan maupun getaran.
Sinergi lintas kementerian dan BUMN ini diharapkan dapat mempercepat pengadaan rumah yang layak huni, aman, dan strategis bagi masyarakat perkotaan. Proyek ini tidak hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga diharapkan mampu menata kawasan kumuh di sekitar rel kereta api menjadi kawasan pemukiman yang lebih tertib dan manusiawi.
Tinggalkan Balasan