INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok terus memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Depok Supian Suri, berbagai dukungan diberikan mulai dari bantuan operasional, insentif kader hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan guna menunjang pelayanan Posyandu di seluruh wilayah Kota Depok.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pembina Posyandu Kota Depok, Siti Barkah Hasanah atau yang akrab disapa Cing Ikah saat membuka Launching Posyandu 6 SPM Kecamatan Tapos di Posyandu Mawar 16, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kamis (4/6/2026).
Dalam sambutannya, Cing Ikah mengapresiasi komitmen Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah yang telah mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung operasional Posyandu.
Menurutnya, setiap Posyandu mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp6 juta per tahun atau sekitar Rp500 ribu per bulan untuk menunjang berbagai kegiatan pelayanan masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga mengalokasikan bantuan Pemberian Makanan Penyuluhan (PMP) sebesar Rp3 juta per tahun untuk mendukung program-program Posyandu di tingkat lingkungan.
“Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wali dan Bapak Wakil yang telah mengalokasikan anggaran untuk Posyandu,” kata Cing Ikah.
Ia menilai dukungan tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memperkuat peran Posyandu yang kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mengintegrasikan enam bidang pelayanan dasar melalui program Posyandu 6 SPM.
Tak hanya mendukung operasional, Pemkot Depok juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Cing Ikah menjelaskan, pemerintah daerah memberikan insentif sebesar Rp15 juta per tahun bagi 15 kader Posyandu di setiap RW. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para kader yang aktif melayani masyarakat.
Selain insentif, seluruh kader Posyandu juga telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai pemerintah daerah.
Menurut Cing Ikah, kebijakan tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada kader saat menjalankan tugas di lapangan.
“Pemerintah hadir ingin terus memberikan pelayanan kepada warga dan khususnya kader-kader Posyandu,” ujarnya.
Cing Ikah berharap dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Depok dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu di seluruh wilayah.
Ia menegaskan, penguatan anggaran, peningkatan kapasitas kader, serta perlindungan sosial menjadi modal penting dalam mewujudkan Posyandu yang aktif, mandiri, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi pemerintah, kader, dan masyarakat, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan warga Kota Depok. ***
Tinggalkan Balasan