INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Aliansi Masyarakat Kota Depok (AMKD) membantah tudingan yang menyebut peserta aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan massa bayaran. Koordinator aksi, Wido Pratikno, menegaskan seluruh peserta yang hadir dalam aksi tersebut datang atas kesadaran sendiri karena mendukung program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Wido menanggapi berbagai komentar yang muncul setelah aksi dukungan terhadap program MBG yang digelar di Kota Depok pada Selasa (23/6/2026). Menurut dia, tudingan tersebut tidak memiliki dasar dan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Saya sebagai koordinator aksi mendukung kebijakan pemerintah Prabowo Subianto dan Supian Suri. Tidak ada pembagian uang ataupun massa bayaran seperti yang dituduhkan,” kata Wido saat dikonfirmasi usai aksi.
Wido mengaku tidak pernah menerima maupun membagikan uang kepada peserta aksi. Ia menilai tudingan tersebut muncul karena adanya pihak-pihak yang tidak menyukai program MBG yang saat ini dijalankan pemerintah.
“Pada prinsipnya enggak ada massa bayaran. Saya sebagai koordinator tidak pernah dibayar sepeser pun,” ujarnya.
Menurut dia, kehadiran peserta aksi didorong oleh keyakinan bahwa program MBG memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Wido menjelaskan banyak warga yang terlibat dalam operasional program MBG menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut. Karena itu, mereka merasa perlu menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program.
“Mereka yang bekerja di MBG tentu berharap program ini terus berjalan karena menjadi sumber pekerjaan dan penghasilan bagi banyak orang,” katanya.
Ia menambahkan, program tersebut juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat penerima layanan sehingga wajar apabila mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.
Dalam kesempatan itu, Wido kembali menegaskan bahwa persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan MBG seharusnya diselesaikan melalui perbaikan tata kelola dan penegakan hukum, bukan dengan menghentikan program secara keseluruhan.
Menurut dia, apabila ditemukan dugaan penyimpangan atau korupsi, maka yang harus ditindak adalah pelakunya, bukan program yang dirancang untuk membantu masyarakat.
“Kalau ada korupsi, tangkap pelakunya. Tapi jangan program yang manfaatnya dirasakan rakyat justru dihentikan,” ujarnya.
Wido menilai kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, negara perlu hadir untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap makanan yang layak, terutama kelompok yang membutuhkan.
AMKD menegaskan aksi dukungan terhadap MBG di Kota Depok dilakukan secara sukarela tanpa adanya mobilisasi berbayar. Organisasi tersebut berharap polemik yang berkembang tidak mengaburkan tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan penciptaan manfaat ekonomi bagi warga.
Tinggalkan Balasan