INDORAYATODAY.COM – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga komoditas perunggasan nasional. Langkah taktis ini diambil guna memastikan para peternak rakyat tetap meraup keuntungan yang layak, tanpa mengorbankan daya beli masyarakat sebagai konsumen.
Ketegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam forum rembuk perunggasan yang diinisiasi oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Kementerian Pertanian, asosiasi peternak, serta para pelaku usaha sektor perunggasan di Jakarta.
“Kita hidup dalam satu atap, Indonesia. Tidak boleh ada yang dirugikan. Peternaknya harus untung, tetapi konsumennya juga tidak boleh dirugikan. Karena itu harga ayam maupun telur tidak boleh terlalu mahal, tetapi juga tidak boleh terlalu murah. Negara hadir untuk menjaga keseimbangan tersebut,” tegas Sudaryono dalam keterangan resminya, Senin (6/7/2026).
Rembuk nasional ini digelar sebagai respons cepat atas tren penurunan harga ayam pedaging dan telur di tingkat peternak dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi di lapangan menunjukkan harga jual sempat merosot tajam di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP), yang dinilai mengancam keberlanjutan usaha peternakan rakyat.
Sebagai solusi konkret, forum tersebut menyepakati harga patokan baru yang akan resmi diberlakukan mulai 15 Juli 2026 mendatang. Harga live bird (ayam pedaging hidup) ditetapkan sebesar Rp 19.500 per kilogram, sedangkan harga telur ayam ras dipatok Rp 24.000 per kilogram di tingkat produsen.
Wamentan menginstruksikan seluruh jajaran Kementan, HKTI, dan asosiasi untuk mengawal ketat implementasi kebijakan ini di lapangan. Mengingat daging ayam dan telur merupakan barang kebutuhan pokok penting, mekanisme pembentukan harganya wajib menjamin keadilan bagi seluruh rantai pasok.
Di sisi lain, Sudaryono melihat adanya peluang besar untuk mendongkrak serapan pasar domestik melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program nasional ini diyakini bakal menjadi motor penggerak baru bagi penyerapan produksi ayam dan telur, sekaligus merangsang pertumbuhan usaha peternakan skala kecil di daerah.
Apalagi saat ini, Indonesia tidak hanya sekadar swasembada, melainkan sudah berada pada kondisi surplus produksi. Selain memaksimalkan penyerapan dalam negeri, pemerintah juga tengah gencar membuka dan memperluas akses ekspor ke pasar global.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, memaparkan bahwa anjloknya harga belakangan ini dipicu oleh faktor oversupply atau ketidakseimbangan antara pasokan yang melimpah dengan permintaan pasar yang cenderung menurun.
“Jika kondisi di bawah biaya produksi ini dibiarkan terus berlangsung, keberlanjutan usaha peternak mandiri akan hancur dan mengancam stabilitas produksi nasional,” kata Agung.
Guna mengantisipasi hal tersebut, Kementan bersama para pemangku kepentingan telah merumuskan sejumlah rekomendasi jangka pendek hingga panjang.
Fokus utamanya meliputi jaminan ketersediaan bahan baku pakan, efisiensi jalur distribusi, perlindungan hukum bagi peternak rakyat, serta penindakan terhadap praktik usaha tidak sehat yang berpotensi merusak harga pasar.
Tinggalkan Balasan