INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yeti Wulandari mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar birokrasi tidak rumit karena berpotensi menyulitkan masyarakat dan membuka celah korupsi.
Yeti menyampaikan pandangannya seusai mengikuti agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada peringatan HUT ke-81 RI di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (14/8/2026).
Ia menilai penyederhanaan birokrasi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemerintahan.
Yeti merespons pesan Prabowo yang menekankan bahwa negara harus memudahkan rakyat, bukan justru mempersulit melalui prosedur birokrasi yang berbelit.
Menurut Yeti, kondisi birokrasi yang terlalu rumit juga dapat menciptakan ruang terjadinya penyimpangan.
“Kalau kita bicara masalah birokrasi dengan adagium yang ada di masyarakat, satu pintu banyak jendela. Itu berarti bukan hanya mempersulit tetapi membuka peluang korupsi,” kata Yeti.
Karena itu, ia menilai prosedur yang tidak diperlukan perlu dirampingkan. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan dua manfaat sekaligus, yakni memudahkan masyarakat dan mengurangi potensi kebocoran.
“Yang pertama, masyarakat lebih mudah dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepemerintahan. Yang kedua juga menutup kebocoran atau peluang korupsi,” ujarnya.
Yeti mengatakan pemerintah daerah perlu mengikuti arahan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pidato kenegaraan.
Selain penyederhanaan birokrasi, ia menyoroti pesan Prabowo mengenai ketahanan pangan, koperasi Merah Putih, serta upaya menjaga kekayaan negara.
Menurut Yeti, capaian swasembada pangan yang disampaikan pemerintah pusat perlu didukung melalui penguatan ketahanan pangan di daerah.
“Beliau tadi sudah banyak mengarahkan, terutama bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Yang kedua, birokrasi tidak boleh rumit,” kata Yeti.
Ia juga menyebut keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Selain persoalan birokrasi, Yeti menilai upaya menutup kebocoran perlu dilakukan di berbagai instansi pemerintahan.
Ia mencontohkan pengelolaan parkir yang menurutnya masih dapat menjadi salah satu area yang perlu diperbaiki untuk mencegah kebocoran penerimaan.
“Kalau kita bicara masalah parkir, masih mempergunakan bonggolan yang akhirnya terjadi kebocoran, ini bisa ditindak lanjuti,” ujarnya.
Di sisi lain, Yeti menilai Kota Depok telah mengalami perkembangan pembangunan yang pesat seiring jumlah penduduk yang mendekati 2,3 juta jiwa.
Ia menyebut sejumlah program dalam RPJMD dan janji kepala daerah mulai dijalankan, salah satunya pembebasan lahan untuk mengurai kemacetan di Sawangan.
Menurut Yeti, proyek tersebut menjadi salah satu proyek strategis yang dibiayai melalui APBD Kota Depok.
Tinggalkan Balasan