INDORAYATODAY.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap laporan palsu dan permainan angka dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo meminta BUMN menyajikan data secara benar dan akurat, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan pemerintah.
“Saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan keuntungan sejumlah BUMN pada 2024. Dari koreksi tersebut, keuntungan BUMN yang disebut sebenarnya mencapai Rp186 triliun.
Pada tahun yang sama, BUMN menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp85,5 triliun.
Prabowo mengatakan perbaikan tata kelola kemudian berdampak terhadap kinerja BUMN pada 2025.
Keuntungan BUMN pada 2025 tercatat Rp326 triliun. Angka tersebut meningkat 75,3 persen dibandingkan keuntungan pada 2024.
“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” ungkap Prabowo.
Sementara itu, dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 sempat dilaporkan sebesar Rp142,3 triliun. Nilai tersebut meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Prabowo mengatakan perhitungan dividen perlu memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN pada tahun yang sama.
Setelah perhitungan dikoreksi dengan memperhitungkan PMN, Prabowo menyebut dividen neto BUMN pada 2025 mencapai Rp138 triliun.
Angka itu meningkat sekitar 160 persen dibandingkan dividen neto sebesar Rp53 triliun pada 2024.
Pemerintah juga memproyeksikan dividen BUMN pada 2026 mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
“Dari 2024 ke 2026 (dividen) naik dari Rp53 triliun ke Rp200 triliun atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400 persen meningkatnya tanpa PMN,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, peningkatan tersebut menunjukkan perbaikan tata kelola dapat memberikan hasil dalam waktu relatif cepat.
Ia menekankan pengelolaan BUMN harus didasarkan pada prinsip kewajaran dan keterbukaan, bukan sekadar mengejar angka yang terlihat baik dalam laporan.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan