INDORAYATODAY.COM – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa usulan tambahan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 belumlah final.
Menurutnya, setiap pengajuan akan melalui pembahasan mendalam dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR.
“Itu pengajuan ya, saya kira itu nanti Kementerian Keuangan dan kementerian terkait akan membaca, mempelajari,” ujar Muzani di kawasan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menjelaskan, setiap kementerian dan lembaga memiliki peta jalan dan tujuan jelas di balik setiap usulan penambahan anggaran.
Pengajuan ini, lanjut Muzani, masih dalam tahap pagu indikatif sebelum Presiden Prabowo Subianto menyampaikan nota keuangan pada 16 Agustus mendatang.
“Karena setiap kementerian memiliki roadmap tugas masing-masing untuk 2026. Memang sekarang pengajuan pagu indikatif,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah kementerian dan lembaga ramai-ramai mengajukan tambahan anggaran kepada DPR pada Masa Sidang IV ini. Fenomena ini muncul di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2026.
Beberapa usulan tambahan anggaran yang mencolok antara lain:
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN): Mengusulkan tambahan Rp16 triliun untuk pembangunan IKN fase II tahun 2026.
Mahkamah Agung (MA): Meminta tambahan Rp7,6 triliun untuk sederet fasilitas hakim, termasuk rumah dinas dan transportasi.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Memohon tambahan anggaran sebesar Rp184 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Mengajukan tambahan Rp1,34 triliun untuk pembangunan gedung dan pemutakhiran IT.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Meminta tambahan Rp71 triliun.
Komisi Pemilihan Umum (KPU): Mengajukan tambahan anggaran Rp986 miliar.
Meskipun banyak K/L mengajukan kenaikan, penegasan Muzani mengindikasikan bahwa proses finalisasi anggaran akan melibatkan kajian ketat untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas nasional dan prinsip efisiensi yang dicanangkan pemerintah. (*)
Tinggalkan Balasan