INDORAYATODAY.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tengah mengevaluasi penyaluran dana hibah pesantren. Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar bantuan ke pesantren dapat disalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel.
“Pesantren merupakan pondasi penting dalam membangun karakter bangsa. Tapi kita juga harus pastikan, hibah yang diberikan tepat sasaran, tidak jatuh ke tangan yang salah,” ujar Pradi Supriatna, Selasa (29/4/2025).
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok itu menegaskan, evaluasi bukan berarti penghentian bantuan. Ia memastikan hibah hanya ditunda sementara untuk memastikan kejelasan penyaluran.
“Terlihat dari unggahan media sosial Instagram. Dalam unggahan itu, Gubernur bersama Kepala Bappeda Jawa Barat merencanakan menganggarkan hibah pesantren pada APBD Perubahan,” jelasnya.
Pradi, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Jabar, menyoroti ketimpangan distribusi bantuan selama ini yang dinilai terlalu terfokus di wilayah timur Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Ia berharap ke depan wilayah barat, termasuk Depok dan Bekasi, mendapat perhatian yang adil.
“Depok dan Bekasi juga bagian dari Jawa Barat. Di sini pesantrennya banyak, santrinya ribuan, perannya besar dalam membentuk akhlak masyarakat. Hibah itu harus merata dan adil. Saya dukung,” tegasnya.
Ia menambahkan, verifikasi ketat perlu dilakukan agar bantuan hanya diberikan kepada pesantren yang benar-benar menjalankan fungsi pendidikan dan bukan yang fiktif.
“Kalau ada yang bodong, harus ditindak. Jangan kasih celah sedikit pun buat penyalahgunaan. Ini soal masa depan anak-anak kita juga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pradi mendorong adanya sinergi antara Pemprov Jabar dan Kementerian Agama dalam proses validasi dan pembinaan pesantren penerima hibah.
“Kalau kita ingin pesantren kuat, pembinaan dan pengawasan harus jalan seiringan. Jangan cuma selesai setelah dana cair,” tandas Pradi. (*)
Tinggalkan Balasan