DEPOK, INDORAYA TODAY – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menyebut program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) sebagai langkah paling progresif di Jawa Barat dalam merespons dinamika kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, ketika banyak daerah masih menunggu juknis teknis soal sekolah gratis, Depok sudah berani mengeksekusi.
Siswanto menjelaskan, lahirnya RSSG tidak terlepas dari dinamika pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat ditafsirkan sebagai kewajiban menggratiskan pendidikan dari SD hingga SMA. “Berangkat dari situ muncul kepanikan fiskal di banyak daerah. Tapi Depok memilih menjawab tantangan itu,” ujarnya dalam forum diskusi publik Indoraya Today Institute edisi ke-3 di Cafe Activator, Pancoran Mas, Depok, Rabu (19/11/2025).
Ia mengatakan, problem lain yang mendorong lahirnya RSSG adalah praktik percaloan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP. “Setiap tahun selalu ada mediator dan pihak-pihak yang memanfaatkan momentum itu. Komitmen kami jelas, praktik jual-beli bangku harus dihapus,” tegas Siswanto.
RSSG kemudian dirumuskan sebagai jawaban atas dua persoalan sekaligus: tuntutan publik terhadap sekolah gratis serta kebutuhan memberantas praktik percaloan di sekolah negeri. Namun penyusunan juknis berjalan ketat karena waktunya berdekatan dengan PPDB. “Kami sempat mereplikasi mekanisme afirmasi, zonasi, dan prestasi ala PPDB agar tidak melenceng dari prinsip keadilan,” paparnya.
Dari ratusan sekolah swasta yang dihubungi Disdik Depok, hanya 49 sekolah yang bersedia bekerja sama lewat MoU. Target awal 5.000 siswa pun tidak tercapai, karena hanya sekitar 3.000 yang mendaftar. Siswanto mengakui adanya dua penyebab utama: fasilitas sekolah swasta yang belum memadai serta waktu sosialisasi yang terlalu singkat.
Ia mencontohkan dua sekolah di Bojong Pondok Terong yang menyediakan 60 dan 50 kursi. “Dalam praktiknya, hanya 29 dan bahkan hanya 2 siswa yang mau masuk. Banyak orang tua menolak karena sarana prasarananya buruk,” katanya.
Menurutnya, hal ini sekaligus menjadi catatan penting bagi penguatan program. “RSSG ini progresif, tapi perlu dibarengi peningkatan kualitas sekolah swasta yang menjadi mitra,” ucapnya.
Siswanto menegaskan, terobosan Depok patut diapresiasi karena tidak banyak pemerintah daerah berani mengambil langkah serupa. “Bekasi saja masih menunggu juknis. Depok sudah menjalankan meskipun belum komprehensif,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari total APBD Depok sebesar Rp4,3 triliun, sekitar 30 persen dialokasikan untuk pendidikan. “Karena itu output-nya harus konkret, bukan hanya habis untuk belanja pegawai,” ujar Siswanto.
Diskusi bertema “Mimpi Sekolah Gratis di Kota Penyangga: Efektivitas dan Tantangan Program RSSG Depok” ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok Igun Sumarno, Kabid SMP Disdik Depok M. Yusuf, serta praktisi pendidikan Rifky Pratama.
Tinggalkan Balasan