JAKARTA, INDOTAYA TODAY – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban banjir bandang dan longsor di Sumatera, Senin (8/12/2025) sore. Angka korban terus meningkat seiring proses pencarian yang masih berlangsung.
BNPB mencatat, total korban meninggal dunia mencapai 961 jiwa, sementara 293 orang hilang. Sebanyak 5.000 warga luka-luka, baik ringan maupun berat, akibat terpaan material lumpur, kayu, dan runtuhan bangunan.
Dampak bencana tersebar di 52 kabupaten/kota. Kerusakan meluas pada permukiman dan fasilitas publik. BNPB mencatat 157.600 rumah rusak, 1.200 fasilitas umum, 199 fasilitas kesehatan, 534 fasilitas pendidikan, 425 rumah ibadah, 234 gedung dan kantor, serta 497 jembatan.
Aceh menjadi provinsi terdampak paling parah. Korban meninggal tercatat 389 jiwa, hilang 62 orang, dan luka-luka 4.300 warga. Disusul Sumatera Utara dengan 338 meninggal, 136 hilang, dan 650 luka-luka. Sumatera Barat mencatat 234 meninggal, 95 hilang, dan 113 luka-luka.
Di level kabupaten/kota, Agam, Sumatera Barat menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi (179 orang). Aceh Utara mengikuti dengan 138 korban jiwa, dan Tapanuli Tengah dengan 110 meninggal.
Selain korban meninggal, hampir 1 juta orang masih mengungsi. Banyak pengungsian kekurangan logistik, obat-obatan, dan akses air bersih.
Tim SAR gabungan terus bekerja keras di lokasi terisolasi dan dipenuhi material banjir. Upaya evakuasi ditargetkan mempercepat penemuan korban hilang.
BNPB menegaskan kesiapsiagaan masyarakat tetap menjadi kunci mengurangi risiko bencana susulan. Warga diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir dan tanah longsor.
Hingga sore ini, kondisi darurat di tiga provinsi masih berlangsung. Pemerintah daerah dan pusat terus menyalurkan bantuan dan koordinasi tanggap darurat.
Evakuasi dan pencarian korban terus menjadi fokus utama tim SAR, didukung relawan dan masyarakat setempat. Setiap jam sangat menentukan keselamatan warga yang terjebak di lokasi rawan.
BNPB memastikan laporan terbaru akan selalu diperbarui untuk memberi informasi akurat bagi publik dan pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan