INDORAYATODAY.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung di tengah ratusan ribu pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2026 mendatang. Agenda utama kepala negara akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Kepastian kehadiran orang nomor satu di Indonesia tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Ia menyebut telah dipanggil langsung oleh Presiden untuk membahas persiapan perayaan hari besar bagi para buruh tersebut.

“Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berada di Monas untuk merayakan May Day bersama 200.000 buruh pada pukul 08.00 WIB. Beliau akan menyampaikan pidato kenegaraan di sana,” ungkap Andi Gani usai acara halalbihalal bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Tangerang, Selasa (14/4/2026).

Usai menghadiri puncak peringatan di Jakarta, Presiden Prabowo diagendakan langsung bertolak menuju Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kunjungan ini membawa misi emosional dan historis, yakni meresmikan Museum Ibu Marsinah.

Peresmian museum ini dipandang sebagai bentuk penghormatan negara terhadap Marsinah, tokoh pejuang buruh yang menjadi simbol perlawanan demi hak-hak pekerja di Indonesia. Pembangunan museum tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi generasi mendatang mengenai sejarah panjang perjuangan kaum buruh di tanah air.

“Kami bersama Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan sekitar 115 pimpinan konfederasi serta federasi buruh dari seluruh Indonesia akan hadir di Nganjuk untuk peresmian Museum Ibu Marsinah,” tambah Andi.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam dua agenda besar ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga harmoni dengan elemen pekerja. Momentum May Day 2026 tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, namun juga simbol pengakuan terhadap peran buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.

BACA JUGA:  Prabowo Janji Bantu Thailand Bergabung dengan BRICS, Sepakat Dorong Perdamaian di Palestina dan Myanmar

Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk terus memperkuat stabilitas sosial melalui dialog konstruktif antara pimpinan serikat pekerja, aparat penegak hukum, dan otoritas eksekutif.