INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat sejumlah lembaga pengawas dan penegak hukum dengan menambah jumlah personel secara signifikan. Langkah ini diambil guna memperketat ruang gerak penyelewengan anggaran serta memberantas tindak pidana korupsi secara sistemik.
Meski instruksi tersebut disampaikan Kepala Negara dalam forum Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penguatan ini berlaku universal untuk memelototi seluruh program kementerian dan lembaga, bukan hanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sesungguhnya tidak hanya kepada program di Badan Gizi Nasional ya. Kembali sekali lagi, itu untuk semuanya. Tapi memang di dalam forum itu, karena forumnya adalah memang forum Badan Gizi Nasional, beliau fokus terhadap hal tersebut,” ujar Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran aparat penegak hukum (APH) dan badan audit untuk tidak ragu mengajukan penambahan fasilitas maupun personel demi mengoptimalkan fungsi pengawasan.
“Baik Kejaksaan, baik Kepolisian, BPKP, kemudian kemarin juga hadir Ketua KPK. Kalau membutuhkan perkuatan-perkuatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Memang semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegasnya.
Pemerintah memastikan proses audit internal akan berjalan lebih agresif dan menyeluruh di setiap lini birokrasi.
“Seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah. Seluruh kementerian dan lembaga ya secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga masing-masing,” imbuh Mensesneg.
Pihak Istana juga menegaskan bahwa potensi pembengkakan anggaran akibat penambahan personel lembaga pengawas ini tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Penguatan sistem pencegahan dinilai jauh lebih bernilai ketimbang membiarkan uang negara menguap akibat korupsi.
“Ya kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi, kami pikir tidak ada masalah karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak-tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan hitung-hitungan dalam memperkuat sistem pengawasan demi mencegah terulangnya kasus hukum di internal BGN maupun lembaga lainnya.
Tawaran penambahan personel itu bahkan disampaikan langsung oleh Kepala Negara kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, serta pimpinan KPK dan Kejaksaan Agung yang hadir dalam agenda nasional di Bogor.
“Kepala BPKP, apa yang kau butuh kalau kau perlu tambahan personel? Berapa saja kau butuh, saya penuhi,” cetus Presiden Prabowo saat memberikan arahan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026).
Tinggalkan Balasan