TANGSEL, INDORAYA TODAY – Kebijakan moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sorotan dari kalangan aktivis.
Ketua Bidang Pemberdayaan Umat HMI Cabang Ciputat, Abudzar Al Gifari, menyatakan dukungan atas langkah BGN yang melakukan penataan ulang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, langkah tersebut penting agar program MBG yang menyentuh kepentingan masyarakat luas bisa berjalan lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Penataan memang diperlukan agar program ini tidak melenceng dari tujuan awal,” ujar Abudzar, dikutip Minggu (14/6/2026).
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan pemerintah saat ini fokus membenahi SPPG yang sudah beroperasi, bukan menambah titik baru.
“Kami hentikan di situ, kami akan tata. Kami tidak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya,” katanya.
Ia juga menyebut kebijakan efisiensi dilakukan melalui moratorium, termasuk evaluasi ribuan dapur yang telah berjalan.
“Per hari ini jumlah titik dapur operasional berdasarkan virtual account itu 27.877,” ujarnya.
Meski mendukung, Abudzar mengingatkan agar BGN tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tidak terkesan lepas tangan dari persoalan di lapangan.
Ia kemudian mengajukan empat poin rekomendasi untuk menjadi pertimbangan BGN dalam pelaksanaan moratorium MBG.
Pertama, menertibkan SPPG yang sudah operasional tetapi tidak sesuai juknis atau tidak mengalami perbaikan, bahkan jika perlu ditutup.
Kedua, meninjau ulang pengajuan titik SPPG yang tidak jelas, tidak terbangun, atau tidak memiliki kejelasan lokasi.
Ketiga, mengevaluasi SPPG yang masih dalam tahap pembangunan agar sesuai SOP dan petunjuk teknis BGN.
Keempat, mempertimbangkan kembali SPPG baru yang sudah terbangun dan memenuhi syarat teknis sesuai Juknis No. 401.1 Tata Kelola MBG TA 2026.
“Poin ketiga dan keempat penting. Jangan sampai moratorium ini merugikan mitra yang sudah berinvestasi. Harus ada komunikasi yang jelas,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan