DEPOK, INDORATA TODAY – Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat (Jabar), Hasbullah Rahmad, terang-terangan mendukung usulan mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
Pernyataan itu disampaikan Hasbullah menanggapi audiensi akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat di DPRD Jawa Barat.
Sikap tersebut langsung menyita perhatian karena menyangkut identitas resmi provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.
Hasbullah menilai nama Jawa Barat sudah tidak lagi mencerminkan identitas budaya masyarakat Sunda saat ini.
Menurutnya, istilah Jawa Barat merupakan warisan pembagian wilayah yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda.
Ia beranggapan perubahan nama menjadi Provinsi Sunda merupakan upaya mengembalikan identitas budaya yang pernah melekat sejak dahulu.
“Kita berharap pergantian nama dari Jawa Barat ke Sunda itu mengembalikan jati diri Sunda sekaligus memperkuat ikatan emosional masyarakat,” ujar Hasbullah, Minggu (5/7/2026).
Hasbullah juga beralasan Provinsi Banten kini telah berdiri sendiri sehingga penyebutan Jawa Barat dianggap tidak lagi relevan.
Ia menyebut masyarakat Sunda selama ini lebih mengenalkan diri sebagai orang Sunda dibanding warga Jawa Barat.
Hasbullah bahkan mencontohkan komunitas Sunda di berbagai daerah perantauan yang tetap membawa identitas budaya tersebut.
Ia juga mengaitkan usulan pergantian nama dengan semangat pelestarian budaya, bahasa, hingga filosofi pembangunan daerah.
Menurutnya, identitas budaya Sunda harus lebih menonjol dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat.
“Pada prinsipnya kita mendukung para pakar dan akademisi mengusulkan perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Meski demikian, Hasbullah mengakui DPRD Jawa Barat tidak memiliki kewenangan mengubah nama provinsi secara langsung.
Perubahan nama, katanya, hanya dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang oleh pemerintah pusat bersama DPR RI.
Sebelumnya, DPRD Jawa Barat menerima usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan.
Usulan tersebut disampaikan sejumlah akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).
Tinggalkan Balasan