DEPOK, INDORAYA TODAY – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda terus menuai respons.
Kali ini penolakan datang dari Ketua Umum Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD) yang juga tokoh Betawi Kota Depok, Ahmad Dahlan.
Menurut Ahmad Dahlan, perubahan nama provinsi berpotensi memunculkan polemik baru karena Jawa Barat dihuni beragam suku, bukan hanya Sunda.
“Di Jawa Barat ada suku Betawi. Di Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, bahkan Bogor ada enam kecamatan yang penuturnya bahasa Melayu Betawi,” katanya, dikutip dari rekaman video yang diterima Indoraya Today, Kamis (9/7/2026).
Dia juga menyinggung adanya penolakan dari sejumlah daerah lain.
Menurutnya, masyarakat di Cirebon dan Indramayu juga dikabarkan belum sepakat dengan wacana tersebut.
Sebagai warga Betawi yang tinggal di Depok, Ahmad Dahlan mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Tatar Sunda.
“Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kami orang Betawi tentu berpikir lagi,” ujarnya.
Dia menilai alasan bahwa nama Jawa Barat merupakan produk kolonial Belanda tidak bisa dijadikan dasar tunggal untuk mengubah nama provinsi.
Menurutnya, jika alasan itu dipakai, maka banyak bangunan hingga aset pemerintahan yang juga dibangun pada masa kolonial ikut dipersoalkan.
“Kalau memang alasannya produk Belanda, Gedung Sate juga dibangun Belanda. Kantor-kantor pemerintah juga banyak peninggalan Belanda,” ucapnya.
Ahmad Dahlan mengatakan selama ini masyarakat Betawi yang tinggal di Jawa Barat telah menerima identitas sebagai bagian dari provinsi tersebut.
Karena itu, dia meminta persoalan yang sudah berjalan baik tidak lagi diubah.
“Jawa Barat sudah jelas identitasnya. Kami orang Betawi juga sudah menerima hidup di Jawa Barat. Jangan diubah lagi,” katanya.
Dia mengingatkan, pergantian nama provinsi juga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi.
Mulai dari dokumen kependudukan hingga berbagai dokumen resmi lainnya dikhawatirkan ikut terdampak.
“Malah nanti tambah beban administrasi. Data penduduk, surat tanah, surat kendaraan, semuanya bisa ikut berubah. Jadi ribet,” tegasnya.
Ahmad Dahlan juga mengingatkan perubahan nama belum tentu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, yang lebih dibutuhkan warga adalah kebijakan yang mampu mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pelayanan publik.
“Kalau ganti nama bisa bikin masyarakat lebih sejahtera, enggak ada yang miskin, enggak ada yang susah sekolah, mungkin lain cerita. Tapi ini kan belum tentu,” ujarnya.
Bahkan, Ahmad Dahlan menyebut apabila nama Provinsi Jawa Barat benar-benar diubah menjadi Tatar Sunda, pihaknya akan membuka pembahasan mengenai usulan pembentukan Provinsi Betawi Raya.
Dia mengatakan aspirasi tersebut akan dibawa bersama sejumlah tokoh Betawi ke tingkat nasional.
“Kalau nanti tetap dipaksakan jadi Tatar Sunda, kami orang Betawi di Jawa Barat bisa mengusulkan bergabung ke Jakarta atau membentuk Provinsi Betawi Raya,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Jawa Barat menerima usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan.
Usulan tersebut disampaikan sejumlah akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026).
Hingga kini, wacana tersebut masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan masyarakat Jawa Barat.
Tinggalkan Balasan