DEPOK, INDORAYA TODAY – Polemik usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda terus memantik reaksi.
Kali ini penolakan datang dari Ketua Umum Kumpulan Orang-Orang Depok (KOOD), Ahmad Dahlan.
Tokoh Betawi Kota Depok itu menegaskan dirinya tidak sepakat apabila nama Provinsi Jawa Barat diubah menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda.
Menurut Ahmad Dahlan, Jawa Barat bukan hanya dihuni masyarakat Sunda.
Dia mengingatkan, terdapat jutaan warga dari suku Betawi yang bermukim di Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang hingga sebagian wilayah Bogor.
“Di Jawa Barat itu ada suku Betawi. Di Depok ada, Bekasi ada, Karawang ada, bahkan di Bogor juga banyak penutur bahasa Melayu Betawi,” kata Ahmad Dahlan, dalam pernyataan videonya yang diterima Indoraya Today, Kamis (9/7/2026).
Dia juga menyebut penolakan terhadap usulan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat Betawi.
Menurutnya, masyarakat Cirebon dan Indramayu juga ramai-ramai menyuarakan keberatan.
“Saya sebagai orang Betawi, orang Depok, kurang sepakat kalau Jawa Barat diganti menjadi Tatar Sunda,” ujarnya.
Ahmad Dahlan menilai alasan bahwa Jawa Barat merupakan produk kolonial Belanda tidak bisa dijadikan dasar mengganti nama provinsi.
Sebab, menurutnya, banyak bangunan pemerintahan yang juga merupakan peninggalan Belanda namun tetap digunakan hingga sekarang.
“Kalau alasannya produk kolonial Belanda, konsekuensinya panjang. Gedung-gedung pemerintahan juga dibangun Belanda,” tegasnya.
Dia mengaku khawatir perubahan nama justru membuat masyarakat Betawi di Jawa Barat semakin kehilangan identitas.
Selama ini, kata dia, warga Betawi sudah menerima menjadi bagian dari Jawa Barat tanpa persoalan.
Namun kondisi akan berbeda jika nama provinsi diubah menjadi Tatar Sunda.
“Kalau sudah jadi Tatar Sunda, kita orang Betawi harus mikir-mikir lagi,” ucapnya.
Ahmad Dahlan bahkan melontarkan wacana pembentukan Provinsi Betawi Raya apabila perubahan nama tetap dipaksakan.
Menurutnya, gagasan tersebut bukan hal baru.
Dia bahkan menunjukkan kaus bertuliskan “Betawi Raya” sebagai simbol perjuangan yang sudah lama disuarakan.
“Kalau tetap dipaksakan jadi Tatar Sunda, kita bisa usulkan Provinsi Betawi Raya atau bergabung dengan Jakarta,” katanya.
Dia menyebut para tokoh Betawi di Jawa Barat siap membawa aspirasi tersebut hingga ke DPR RI.
“Kita akan dorong ke Senayan supaya masyarakat Betawi punya provinsi sendiri,” ujarnya.
Selain persoalan identitas, Ahmad Dahlan juga menilai perubahan nama provinsi hanya akan menambah beban administrasi.
Mulai dari dokumen kependudukan, surat kendaraan hingga berbagai dokumen resmi lainnya diperkirakan harus disesuaikan.
Menurut dia, pergantian nama juga belum tentu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ganti nama bisa bikin rakyat sejahtera, enggak ada yang miskin, enggak ada yang lapar, ya silakan. Tapi kan belum tentu begitu,” tuturnya.
Dia berharap polemik tersebut tidak terus diperpanjang.
Menurutnya, nama Provinsi Jawa Barat sudah diterima seluruh kelompok masyarakat dan tidak perlu diubah lagi.
“Sudah saja tetap Jawa Barat. Jangan diubah-ubah lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD Jawa Barat menerima usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan.
Usulan itu disampaikan sejumlah akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026).
Hingga kini, polemik mengenai usulan tersebut masih terus bergulir di tengah masyarakat.
Tinggalkan Balasan