INDORAYATODAY.COM – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) resmi meluncurkan Angka Indeks Modal Manusia (IMM) Tahun 2025 serta Buku Pedoman Penghitungan IMM.
Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat perencanaan, pemantauan, dan perumusan kebijakan pembangunan manusia berbasis bukti (evidence-based policy).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibangun sejak awal kehidupan merupakan fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045.
IMM hadir melengkapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pendekatan siklus hidup (life-cycle approach).
“Human Capital Index adalah perbaikan dari Human Development Index. Inti perbedaannya adalah manusia yang dulu dianggap sebagai objek pembangunan, kini menjadi subjek. Yang terpenting dari suatu negara adalah orangnya, dan itu dicerminkan dari modal manusianya,” ujar Rachmat Pambudy dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Rachmat menambahkan, indikator IMM diadaptasi dari Human Capital Index (HCI) World Bank yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik data Indonesia.
Indikator ini resmi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengungkapkan, capaian IMM Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 0,562.
“Artinya, seorang anak yang lahir hari ini diperkirakan mencapai 56,2% dari potensi produktivitas optimalnya ketika memasuki usia kerja.
Capaian ini meningkat dari angka IMM 2020 sebesar 0,540 yang dirilis World Bank, tetapi masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target akhir RPJMN 2025–2029 sebesar 0,590,” jelas Pungkas.
Di tingkat daerah, capaian IMM menunjukkan variasi yang cukup lebar. DIY mencatatkan nilai tertinggi sebesar 0,705, sedangkan Provinsi Papua Pegunungan berada di posisi terendah dengan angka 0,366.
Pembenahan tata kelola data serta penguatan sinergi lintas sektor—mulai dari kesehatan ibu-anak, penanganan stunting, pendidikan, hingga pelatihan kerja—akan terus didorong guna mengikis kesenjangan tersebut.
Tinggalkan Balasan