INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Komisi VIII DPR RI menyoroti sejumlah tantangan dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana Kementerian Haji dan Umrah sebagai institusi baru.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian usai melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Jumat (11/9/2026).
Hetifah mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI sekaligus upaya menyerap berbagai masukan dari daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji.
“Alhamdulillah banyak sekali informasi yang kami dapatkan dan bisa menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027 yang akan datang,” ujar Hetifah.
Dalam kunjungan tersebut, Hetifah mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Depok terhadap keberadaan Kantor Kementerian Haji dan Umrah di daerah.
Namun, ia menyebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, mengingat kementerian tersebut masih berada dalam tahap transisi.
Menurutnya, beberapa daerah menyampaikan kendala terkait ketersediaan sarana prasarana dan jumlah SDM yang masih terbatas.
“Karena ini kementerian baru, tentunya masih dalam transisi. Kemudian juga sumber daya manusianya, sehingga kapasitas untuk melayani jemaah tentunya bisa nanti terpengaruh karena sedikitnya SDM yang masih tersedia saat ini,” katanya.
Hetifah menilai penguatan dua aspek tersebut menjadi penting agar pelayanan terhadap jemaah haji dapat berjalan optimal.
Selain persoalan kelembagaan, Komisi VIII juga memberikan sejumlah masukan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya.
Salah satu perhatian yang disoroti adalah peningkatan kualitas manasik haji agar lebih mampu mendukung kesiapan dan kemabruran jemaah.
Menurut Hetifah, pengalaman penyelenggaraan haji sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan perbaikan pada musim haji 2027.
“Ada beberapa masukan kritis dari Komisi VIII terkait pengalaman sebelumnya di tahun 2026 yang menjadi catatan, termasuk perbaikan-perbaikan untuk manasik yang insyaallah akan meningkatkan kemabruran para jemaah haji,” ujarnya.
Hetifah mengatakan penyediaan sarana prasarana Kementerian Haji dan Umrah menjadi proses yang membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Menurutnya, percepatan pembangunan fasilitas pelayanan haji tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan daerah.
“Ini adalah satu proses yang memang harus diperjuangkan dan juga sangat tergantung kepada dukungan dari pemerintah daerah,” kata Hetifah.
Ia memastikan Komisi VIII DPR RI siap memberikan dukungan terhadap langkah-langkah penguatan pelayanan haji ke depan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI berharap berbagai catatan dari daerah dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Haji dan Umrah.
Hetifah menegaskan pihaknya akan terus mendukung sekaligus mengawasi proses pembenahan agar pelayanan kepada jemaah haji semakin baik.
Menurutnya, penguatan kelembagaan, pemenuhan SDM, serta penyediaan sarana prasarana menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2027 berjalan lebih optimal. ***
Tinggalkan Balasan