INDORAYATODAY.COM, DEPOK – Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok Hamzah menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa sejumlah perubahan strategis melalui berbagai kebijakan di sektor pertahanan, ekonomi, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.
Menurut Hamzah, rangkaian kebijakan yang dirangkum dalam Book of Prabowo Records menunjukkan upaya pemerintah memperkuat peran negara dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Transformasi tidak berarti seluruh persoalan sudah selesai. Namun arahnya mulai terlihat, bahwa negara hadir sebagai pelindung, pelayan masyarakat, penggerak pembangunan, dan penjaga kekayaan rakyat,” ujar Ketua Komisi B DPRD Depok ini.
Hamzah menyoroti sektor pertahanan sebagai salah satu bidang yang mengalami penguatan.
Ia menyebut sejumlah modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), seperti kehadiran kapal induk ringan multiguna yang dapat mendukung operasi kemanusiaan, evakuasi bencana, serta layanan kesehatan, sebagai bagian dari peningkatan kapasitas negara.
Selain itu, ia juga menyoroti pengadaan pesawat tempur Rafale dan pesawat angkut strategis Airbus A400M yang dinilai dapat memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus mendukung misi kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia.
Hamzah juga menyinggung penguatan peran TNI Angkatan Darat melalui Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada fungsi pertahanan, tetapi juga membantu pembangunan wilayah, pelayanan kesehatan, dan penanganan bencana.
Di bidang ekonomi, Hamzah menilai pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat kemandirian nasional.
Ia menyoroti penataan BUMN melalui evaluasi terhadap perusahaan yang dinilai tidak efisien, serta upaya mengarahkan dividen BUMN agar dapat mendukung investasi dan industrialisasi jangka panjang.
Selain itu, Hamzah juga menilai kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi perhatian penting, termasuk penertiban kawasan hutan, penguatan tata niaga ekspor, hingga upaya meningkatkan manfaat ekonomi agar lebih banyak dirasakan di dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah juga mendorong perbaikan pelayanan investasi melalui penyederhanaan perizinan, batas waktu layanan birokrasi, serta penerapan prinsip fiktif-positif dalam proses administrasi.
Hamzah mengatakan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga bagaimana negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, perluasan layanan kesehatan, renovasi puskesmas, hingga penguatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, pembelajaran digital, dan program magang nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Hamzah juga menyoroti penguatan data sosial melalui DTSEN untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan pemerintah. Selain itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dinilai sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
Di sektor pangan, Hamzah menilai pemerintah memberikan perhatian terhadap petani melalui penyederhanaan aturan pupuk, kebijakan harga pembelian gabah, serta penguatan produksi pangan nasional.
Ia juga menyoroti langkah pemerintah dalam pengembangan energi nasional, termasuk penerapan B50 yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia.
Menurut Hamzah, penguatan pangan dan energi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional.
Selain sektor strategis, Hamzah turut menyoroti sejumlah pembenahan fasilitas publik, seperti peningkatan kualitas Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan layanan transportasi, hingga hadirnya layanan baru seperti kereta khusus petani dan pedagang serta kereta wisata Nusantara Explorer.
Ia menilai pembangunan fasilitas publik harus diarahkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah,” kata Hamzah.
Hamzah menambahkan, setiap program pemerintah tetap membutuhkan evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif serta memberikan dampak nyata.
Menurutnya, keberhasilan transformasi nasional akan terlihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di tengah tantangan global.
Tinggalkan Balasan