DEPOK, INDORAYATODAY.COM – Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok menyoroti perubahan besar dalam struktur APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026.
Salah satu yang mendapat apresiasi ialah keputusan Pemkot Depok tidak lagi menggunakan penerimaan pembiayaan dari utang daerah sebesar Rp82,5 miliar.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Depok Gerry Wahyu Riyanto saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (17/9/2026).
Gerindra menilai keputusan tersebut menunjukkan kehati-hatian dan disiplin fiskal Pemkot Depok dalam mengelola keuangan daerah.
“Keputusan untuk tidak lagi mengalokasikan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp82,5 miliar mencerminkan kehati-hatian dan kedisiplinan fiskal,” kata Gerry.
Menurut Gerindra, langkah tersebut juga dapat menjaga kesehatan keuangan daerah dalam jangka panjang sekaligus mengurangi beban kewajiban pada masa mendatang.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra mengapresiasi kenaikan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 dari Rp4,15 triliun menjadi Rp4,33 triliun.
Kenaikan sekitar Rp178,29 miliar itu salah satunya ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat Rp83,78 miliar menjadi Rp2,48 triliun.
Gerindra juga menyoroti efisiensi belanja operasi Pemkot Depok yang turun sekitar Rp50,34 miliar. Efisiensi tersebut antara lain berasal dari penghematan belanja pegawai sebesar Rp193,62 miliar.
Hasil efisiensi kemudian diarahkan untuk memperkuat belanja modal yang naik Rp262,16 miliar menjadi sekitar Rp1,03 triliun. Porsi terbesar tambahan tersebut dialokasikan untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp168,71 miliar.
Gerindra menilai arah tersebut memperlihatkan adanya pergeseran belanja menuju pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang. Belanja modal meningkat dari 17,68 persen menjadi 22,71 persen, sementara belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 44,95 persen atau sekitar Rp2,05 triliun.
Selain itu, Fraksi Gerindra mengapresiasi komitmen Pemkot Depok terhadap pendidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan mencapai 25,9 persen atau sekitar Rp1,18 triliun, sedangkan belanja pegawai berada di angka 28,05 persen.
Gerindra juga mendukung berbagai program prioritas, mulai dari penanganan kemacetan, banjir, persampahan, pendidikan, kesehatan hingga peningkatan pelayanan air bersih. Fraksi tersebut menilai sinergi eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat agar APBD benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Fraksi Gerindra mendukung keberlanjutan program prioritas pembangunan dan mendorong penguatan kemandirian fiskal, peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil dan manfaat, serta percepatan target RPJMD Kota Depok 2025-2029,” ujar Gerry.
Tinggalkan Balasan