INDORAYATODAY.COM — Pemerintah menargetkan sebanyak 770.000 rumah tangga di 10.068 lokasi yang tersebar di 36 provinsi mendapatkan akses listrik melalui program elektrifikasi periode 2025–2029.

Hingga saat ini, pemerataan akses listrik telah berhasil direalisasikan di 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen dari total target yang ditetapkan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa elektrifikasi bukan sekadar menyediakan penerangan, melainkan juga pendorong produktivitas dan roda perekonomian masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.

“Kehadiran listrik mendorong rumah tangga beralih dari sumber energi konvensional seperti minyak tanah dan kayu bakar, sehingga dapat menekan pengeluaran bahan bakar,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

“Selain itu, ketersediaan listrik memungkinkan masyarakat beraktivitas lebih lama dan lebih produktif, termasuk menjalankan usaha pada malam hari,” tambahnya.

Program elektrifikasi ini mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 316 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025–2029.

Qodari menjelaskan, masuknya listrik ke kawasan pedesaan terbukti memicu geliat ekonomi lokal, seperti mendukung pengoperasian peralatan produksi di sektor pertanian, perikanan, industri kecil dan mikro, hingga koperasi desa.

Tak hanya di sektor ekonomi, elektrifikasi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan di fasilitas umum, mulai dari sekolah, puskesmas, tempat ibadah, hingga jaringan komunikasi.

“Kajian menunjukkan dampak ekonomi elektrifikasi akan makin kuat jika didukung infrastruktur pendukung seperti akses jalan, pasar, lembaga keuangan, dan telekomunikasi,” tegas Qodari.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini, khususnya ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BACA JUGA:  Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Sumatra