INDORAYATODAY.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Syahganda menggantikan Muhammad Qodari yang mendapat penugasan baru sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Penunjukan Syahganda menarik perhatian karena perjalanan panjangnya di dunia aktivisme. Ia pernah berhadapan dengan proses hukum hingga menjalani hukuman penjara sebelum akhirnya kini masuk dalam pemerintahan.
Jejak aktivisme Syahganda telah dimulai sejak dirinya menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada era 1980-an.
Semasa mahasiswa, ia disebut terlibat dalam demonstrasi menentang pemerintahan Orde Baru.
Syahganda sempat dikeluarkan dari kampus. Perjalanan pendidikannya kemudian berlanjut di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
Setelah itu, Syahganda turut berkecimpung di dunia politik. Ia terlibat dalam pembentukan organisasi Daulat Rakyat yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik setelah Reformasi 1998.
Syahganda juga pernah mencoba masuk DPR. Ia menjadi calon legislatif dari Partai Merdeka untuk daerah pemilihan Tangerang pada Pemilu 2004.
Pada Pemilu 2009, ia kembali mencalonkan diri melalui Partai Golkar dari daerah pemilihan Bogor, tetapi tidak berhasil memperoleh kursi DPR.
Pada 2010, Syahganda bersama sejumlah rekannya mendirikan lembaga kajian publik Sabang Merauke Circle.
Nama Syahganda kembali menjadi sorotan ketika bergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Pada 2020, polisi menangkap Syahganda terkait unggahan di media sosial di tengah gelombang protes terhadap pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam proses hukum perkara tersebut, Syahganda dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Ia kemudian bebas dari Rumah Tahanan Bareskrim Polri pada Agustus 2021.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Syahganda juga dikenal menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan UU Cipta Kerja.
Perjalanan Syahganda berlanjut dengan mendirikan GREAT Institute pada 25 Januari 2025.
Lembaga tersebut kemudian menyampaikan pandangan positif terhadap sejumlah agenda pemerintahan Prabowo.
Dalam laman resminya, GREAT Institute menilai visi pemerintahan Prabowo memiliki kesesuaian dengan gagasan kerakyatan yang diperjuangkan lembaga tersebut, termasuk terkait masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan merata.
“GREAT Institute menilai bahwa ideologi Presiden Prabowo yang tercermin dari program kerja dan pernyataan-pernyataannya jauh berbeda dari rezim pemerintahan sebelumnya yang sangat neoliberal,” demikian pernyataan GREAT Institute.
Kini, perjalanan Syahganda memasuki babak baru setelah Prabowo mempercayainya memimpin Bakom RI, lembaga yang sebelumnya dipimpin Muhammad Qodari.
Tinggalkan Balasan