INDORAYATODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menghentikan kebocoran kekayaan alam Indonesia akibat praktik ekonomi ilegal.
Langkah ini dilakukan agar seluruh sumber daya alam nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Sumber alam kita itu ibarat darah, kalau bocor terus tidak mungkin badan kita selamat,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Prabowo menekankan pentingnya menghentikan segala bentuk penyimpangan yang merugikan negara, mengingat kekayaan alam Indonesia telah dieksploitasi secara tidak sah sejak lama.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga mengambil langkah berani demi melindungi kepentingan nasional dan menolak praktik pencurian kekayaan negara.
“Kita dipaksa untuk memilih: menghadapi kenyataan demi menyelamatkan kekayaan bangsa, atau meneruskan sistem yang membuat kekayaan kita terus dibawa ke luar negeri melalui praktik-praktik yang saya anggap penipuan,” tegas Prabowo.
Secara khusus, Presiden juga menyoroti maraknya aksi penyelundupan yang dinilai merusak struktur perekonomian nasional secara sistematis.
“Penyelundupan adalah ibarat menikam bangsa kita. Penyelundupan adalah usaha membunuh ekonomi kita, yang artinya juga membunuh bangsa kita,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret pencegahan, pemerintah telah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi sejak 1 Juni 2026.
Kebijakan ini bertujuan mengikis praktik underinvoicing, transfer pricing, pemindahan laba (profit shifting), serta pelarian devisa hasil ekspor (DHE).
Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan penertiban aktivitas pertambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Prabowo menegaskan, seluruh upaya penyelamatan sumber daya alam ini merupakan wujud pelaksanaan amanat dan mandat penuh yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah.
Tinggalkan Balasan