INDORAYATODAY.COM – Bupati Bogor Rudy Susmanto menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi potensi pemotongan Dana Transfer Pusat dan perubahan kebijakan fiskal nasional yang diproyeksikan akan berdampak signifikan pada keuangan daerah tahun anggaran 2026.

Langkah antisipatif ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penataan kelembagaan dan pembahasan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (16/10/2025).

Rudy menegaskan, tantangan fiskal tahun depan menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan penataan kelembagaan yang efisien, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.

“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi upaya memperkuat fungsi dan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung visi Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Ia menyebut, kondisi fiskal tahun 2026 akan menjadi ujian serius bagi daerah. Beberapa pos pendapatan diproyeksikan berkurang secara drastis, antara lain:

Pengurangan kontribusi BPJS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026.

Kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru yang harus ditanggung dari APBD kabupaten/kota, bukan lagi dari Dana BOS.

“Ini kondisi serius yang perlu kita sikapi bersama dengan langkah-langkah efisiensi dan perencanaan yang matang,” tegas Bupati.

Untuk itu, Rudy meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.

“Kita harus perkuat data dan pastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Rudy.

Ia menekankan pentingnya penyusunan RAPBD 2026 yang realistis, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Prioritas harus diberikan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui strategi penataan kelembagaan, efisiensi belanja, dan optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan optimal.

BACA JUGA:  Pemkab Bogor Matangkan Rencana Penertiban PKL di Cibinong dan Sekitarnya