INDORAYATODAY.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui sinergi strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa kolaborasi bersama pemerintah pusat ini ditargetkan mampu menyelesaikan perbaikan sekitar 6.500 unit RTLH di wilayah Kabupaten Bogor.
“Alhamdulillah, ikhtiar menghadirkan rumah yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terus kami lakukan sebagai salah satu program prioritas. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Menteri PKP Maruarar Sirait menjadi penguat agar upaya ini berjalan lebih cepat,” ujar Rudy Susmanto dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).
Rudy menjelaskan, Pemkab Bogor secara konsisten mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk merenovasi sekitar 2.750 unit RTLH setiap tahunnya sejak 2025. Dengan masuknya intervensi program dari Kementerian PKP, kapasitas penanganan rumah tidak layak huni dapat melonjak signifikan.
Guna memastikan efektivitas program, Bupati Bogor menginstruksikan seluruh jajaran agar penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, berbasis data akurat, dan tepat sasaran kepada warga yang paling membutuhkan.
Selain meningkatkan taraf hidup dan kesehatan warga, Rudy menyoroti efek ganda (multiplier effect) dari program perbaikan RTLH terhadap perekonomian lokal.
Proses renovasi fisik di lapangan dipastikan menyerap tenaga kerja lokal di tingkat desa/kecamatan serta menggeliatkan sektor usaha bahan bangunan—mulai dari toko material hingga industri semen, pasir, dan cat di wilayah Bogor.
“Mohon doa dan dukungannya agar ikhtiar ini berjalan lancar serta membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” pungkas Rudy.
Tinggalkan Balasan