INDORAYATODAY, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penanganan bencana di Sumatera dilakukan dengan skala nasional guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak, khususnya di Aceh. Pendekatan tersebut dinilai penting agar koordinasi lintas sektor berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keyakinannya bahwa penanganan bencana dengan skala nasional akan mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh. Hal itu disampaikan usai rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
“Pemulihan pascabencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi. Sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana di daerah Aceh,” ujar Dasco kepada awak media.
Menurut Dasco, rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting untuk menyamakan langkah antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta badan usaha milik negara (BUMN). Sinkronisasi kebijakan lanjutan akan terus dilakukan setelah seluruh pihak kembali ke Jakarta.
“Setelah ini, mungkin setelah kita kembali ke Jakarta, untuk para menteri dari kementerian, lembaga, dan BUMN, kita akan koordinasi sendiri untuk melakukan sinkronisasi terhadap hal-hal yang sudah kita bicarakan di sini,” jelasnya.
Dasco mengungkapkan, rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera menghasilkan tiga kesimpulan utama yang menjadi dasar percepatan pemulihan di daerah terdampak.
Pertama, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk mempercepat pemulihan pascabencana secara terintegrasi.
“Kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi,” kata Dasco.
Kedua, DPR bersama pemerintah pusat akan meminta kementerian dan lembaga menempatkan person in charge (PIC) di lokasi terdampak untuk mempermudah koordinasi teknis dengan pemerintah daerah.
“Kita akan meminta kepada kementerian dan lembaga untuk menempatkan PIC sementara di tempat ini agar koordinasi dengan pemerintah daerah bisa lebih mudah,” ujarnya.
Penempatan PIC tersebut, lanjut Dasco, bersifat sementara sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Namun, langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
Ketiga, DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan di kabupaten dan kota yang membutuhkan perhatian khusus. Fokus diarahkan pada optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia untuk mempercepat pemulihan layanan dasar dan aktivitas masyarakat.
“Terhadap kabupaten dan kota yang perlu penanganan khusus, kita akan memaksimalkan percepatan pemulihan pascabencana dengan sarana dan prasarana yang ada,” pungkas Dasco.
Dorongan DPR agar penanganan bencana Sumatera dilakukan dengan skala nasional menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan penempatan PIC, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, serta fokus pada wilayah prioritas, pemerintah diharapkan mampu mempercepat pemulihan Aceh dan daerah terdampak lainnya secara lebih efektif dan tepat sasaran. ***
Tinggalkan Balasan