INDORAYATODAY.COM – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Negara meminta agar disiplin prosedur dalam pelaksanaan program strategis tersebut semakin ditingkatkan guna meminimalisasi kendala di lapangan.
Hal tersebut ditegaskan Presiden dalam kegiatan retret Kabinet Merah Putih atau taklimat awal tahun yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden menaruh perhatian besar pada aspek ketepatan operasional.
“Beliau (Presiden Prabowo) menghendaki agar disiplin prosedur itu ditingkatkan,” ujar Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Hambalang.
Berdasarkan laporan dari Badan Gizi Nasional (BGN), sepanjang Desember lalu tercatat masih terdapat sekitar 15 kasus kendala pada pelaksanaan program. Presiden menginstruksikan agar kejadian serupa dicegah semaksimal mungkin melalui pengawasan yang lebih ketat di masa mendatang.
Terkait dukungan finansial, Prasetyo memastikan bahwa program MBG tidak menghadapi kendala anggaran. Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 335 triliun untuk memastikan keberlanjutan program pemenuhan gizi ini. “Secara teknis dan anggaran tidak ada masalah,” imbuhnya.
Dalam taklimat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai standar zero defect atau tanpa cacat dalam distribusi manfaat program. Hingga 6 Januari 2026, dilaporkan bahwa program MBG telah menjangkau 55 juta penerima manfaat sejak pertama kali diluncurkan setahun silam.
Presiden menyatakan bahwa program MBG merupakan langkah strategis pemerintah untuk melakukan intervensi gizi nasional secara mendesak. Meski statistik menunjukkan tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen, Kepala Negara menegaskan tidak boleh ada ruang untuk pembiaran sekecil apa pun terhadap kekurangan di lapangan.
“Tentunya kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai. Kita tidak puas dengan kekurangan 0,00 sekian persen, itu pun harus kita atasi,” tegas Presiden Prabowo.
Pengawasan dan langkah pengamanan akan terus diperketat sebagai upaya memastikan pemerataan manfaat program bagi seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan.
Tinggalkan Balasan